BUALBUAL.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak ingin masyarakat terlalu banyak alasan untuk membenarkan ketertinggalan tingkat daya saing dari Malaysia. Padahal Indonesia seharusnya gigih mengejar tingkat daya saing yang terlampau jauh. Berdasarkan data Global Competitiveness Index (GCI) 2018, tingkat daya saing Indonesia berada di peringkat 45 dari 140 negara di dunia, sementara Malaysia berada di peringkat 25. Khusus untuk bidang infrastruktur, Indonesia berada di peringkat 71, sedangkan Malaysia di peringkat 30. "Anda semua mungkin akan beragumentasi bahwa Malaysia (negara dengan luas wilayah) lebih kecil, mereka tidak punya belasan ribu pulau, penduduknya tidak besar, dan lainnya. Anda sangat mudah mencari alasan panjang untuk katakan ya memang kita (Indonesia) 71 dan di sana 30," ucap Ani, begitu ia akrab disapa, Kamis (28/3). Namun, menurut Ani, semua itu seharusnya tidak menjadi pembenaran bagi Indonesia untuk rela tertinggal jauh tingkat daya saingnya dari negara tetangga. Justru, baginya, itu semua merupakan tantangan yang perlu ditaklukkan dan akan membuat masyarakat Indonesia bangga bila bisa menaklukkannya. "Jangan pernah memiliki karakter untuk selalu mencari alasan dulu untuk tidak melalukan sesuatu. Anda mungkin katakan ini terlalu sulit, ini terlalu struktural, terlalu fundamental, tolong apapun alasannya yang mengurangi semangat, buat jadi solusi," katanya. Lebih lanjut ia mengatakan Indonesia sejatinya mampu mengejar berbagai ketertinggalan dari negara lain, termasuk soal daya saing. Maka dari itu, pemerintah berusaha memberikan solusi dan mengejarkannya. Mulai dari pembangunan infrastruktur, industri, hingga sumber daya manusia. Khusus infrastruktur, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menekankan infrastruktur suka tidak suka memang merupakan modal dasar bagi Indonesia untuk bisa mengejar berbagai ketertinggalan. Tujuannya, tidak hanya untuk menghubungkan masyarakat antar pulau, namun menarik investor agar mau ikut mengembangkan ekonomi Tanah Air. Pasalnya, Indonesia memiliki keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka, pemerintah perlu putar otak agar bisa memperoleh pembiayaan pembangunan. Misalnya, melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), dan lainnya. "Tinggal bagaimana bisa memompa semangat untuk membangun dengan lebih cepat, lebih baik, efisien, dan berkualitas. Dengan tanpa kompromi, integritas, dan profesionalitas," tutupnya.   Sumber: cnnindonesia