13 Tuntutan FKM-Balista,
DPRD Inhil Gelar RDP Terkait Permasalahan FKM-Balista dengan PT THIP Pelangiran, Ini Hasilnya

BUALBUAL.com - Komisi IV DPRD Kabupaten Inhil melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Komunikasi Masyarakat - Buruh Lintas Sektor (FKM-Balista) dan pihak manajemen perusahaan PT. Tabungan Haji Plantation ( THIP) Pelangiran serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Inhil.
"Pelaksanaan RDP ini berdasarkan surat permohonan FKM-Balista terhadap 13 item permasalahan karyawan kepada pihak PT. THIP Pelangiran," kata Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Samino usai pelaksanaan RDP di ruang rapat DPRD, Kamis (27/8/2020).
"Hasil dari pertemuan ini, kita dari Komisi IV DPRD Inhil menyarankan untuk Disnakertrans Inhil menyampaikan permasalahan ini ke Disnakertrans Provinsi Riau supaya dilakukan pengawasan dan penyelidikan kalau memang nanti ada temuan-temuan yang dianggap melanggar ketentuan Undang-undang," jelas Ketua DPC PDIP Kabupaten Inhil ini.
"Apabila nanti di dalam pengawasan atau penyelidikan ada di temukan pelanggaran yang dilakukan, Disnakertrans Kabupaten Inhil atau Provinsi Riau bisa melakukan teguran kepada perusahaan," ungkapnya.
Sedangkan kita dari Komisi IV, kata Samino secara aturan hanya memberikan saran dan pengawasan. Jadi aduan atau permasalahan dari pihak FKM-Balista akan kita sampaikan ke perusahaan.
"Permasalahan - permasalahan yang kurang berpihak kepada karyawan, kita juga meminta kepada pihak manajemen PT. THIP Pelangiran untuk segera memperbaiki," pintanya.
Kepala Disnakertrans Inhil M. Taher melalui Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Nazaruddin mengatakan, karena ada perubahan nomenklatur undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka yang bisa menindaklanjuti terhadap permasalahan FKM-Balista dengan PT. THIP itu pegawai pengawas ketenagakerjaan Provinsi Riau, karena pegawai pengawas seluruh Inhil, statusnya dialihkan ke Provinsi.
"Oleh karena itu, setelah turun risalah diskusi hari ini yang dibuat oleh Komisi IV, maka kami akan menyurati Disnakertrans Provinsi Riau untuk melakukan pengawas dan penyidikan ke lapangan," terang Nazaruddin.
Syahri Abdullah SSL manager PT THIP mengatakan terkait tuntutan yang diajukan oleh rekan-rekan FKM-Balista pada dasarnya pihak perusahaan sudah melakukan sesuai dengan undang-undang yang berlalaku di republik indonesia.
Terkait Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan Komisi IV bersama pihak PT. THIP, Ketua FKM-Balista Ansori Nurman mengungkapkan, belum memuaskan karena belum masuk kategori permasalahan yang kita angkat tapi hanya baru mempertanyakan permasalahan yang di fasilitasi oleh DPRD.
"Kami akan terus menindaklanjuti dan mengawasi serta memperjuangkan permasalahan ini hingga selesai," tegas Nurman.
Adapun 13 tuntutan karyawan melalui FKM-Balista kepada PT. THIP tersebut diantaranya:
1. Tata cara penyelesaian hak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kliem.
2. Penolakan pencabutan SK Direksi Jakarta, No 003 HRD/THIP/IX/2016 tertanggal 1 September.
3. Penolakan berlakunya ganti hari kerja,
4. Penolakan berlakunya 8 jam perhari di pabrik.
5. Sistem Potong basis kerja kebun dan hari hujan.
6. Sistem standar pemakaian dan pengganti peralatan kerja.
7. Pekerja yang belum diberikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2018-2020.
8. Pekerja belum mendapatkan Kartu BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.
9. Penjelasan status dan Identitas ketenagakerjaan.
10. Hak tunjangan kepada buruh.
11. Hak cuti, haid karyawati.
12. Sistem perbaikan tata kelola management koperasi.
13. Fasilitas kerjasama organisasi.
Berita Lainnya
Sekretaris DPRD Ikuti Zoom Meeting terkait Penyamaan Persepsi terhadap Penyampaian Pokir
PKB Riau Bahas Hak dan Kewajiban Anggota DPRD hingga Pilkada di Muspimwil
Tolak UU MD3, Ratusan Mahasiswa Demo di Gedung DPRD Riau
DPRD Riau Siap Dialihkan Anggaran Rp 28M Untuk Penanganan Corona
Pengelolaan Air Bersih di Batam Sebaiknya Dikelola Langsung BP dan Tidak Dilelang
Terkendala Tatib DPRD Riau Belum Bisa Menentukan Wagubri
LAMR Tolak Upaya Oknum DPRD Riau Gabungkan Disbud dengan Dinas Lain, Ini Alasannya
Eva Yuliana Sebut Kampar Wajib PSBB 'Sudah Zona Merah'
KomisI IV DPRD Bengkalis Gelar Rapat Pembahasan PPDB Bersama Dinas Pendidikan
Hari Ini, Septian Nugraha Gelar Reses Di 2 Tempat, Cuaca Tidak Jadi Penghalang
Peringatan 21 Tahun Reformasi, Kaca Pecah, Meja Patah, Mahasiswa Paksa Masuk Gedung DPRD
Menjadi Narasumber LKMP UIR, Wakil Ketua DPRD Bengkalis Syahrial: Kepemimpinan Menjadi Salah Satu Soft Skill yang Patut Dimiliki Mahasiswa