BUALBUAL.com - Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Kota Tanjungpinang sudah 80%, butuh dukungan DPRD untuk membantu melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) dan penambahan PBI APBD agar menuju UHC.

Hal ini dikemukakan oleh Wali Kota Tanjungpinang, Rahma pada sambutannya di kegiatan Forum Kemitraan dengan para pemangku kepentingan tingkat Kota Tanjungpinang yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Rabu (31/09).

Pada kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan ini, juga turut hadir Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Kepala Dinas DPMPTSP Kota Tanjungpinang, Direktur RSUD Kota Tanjungpinang, Kepala Puskesmas Sei Jang, IDI Kota Tanjungpinang serta perwakilan Instansi terkait di Kota Tanjungpinang.

Rahma mengungkapkan pemerintah mendukung terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) di Kota Tanjungpinang karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting karena bisa menghambat proses kehidupan lainnya.

Terkait pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS, khususnya di Kota Tanjungpinang, Rahma berharap senantiasa ada inovasi dan peningkatan pelayanan yang akan diberikan bagi seluruh peserta JKN-KIS.

“Saya mendukung pelayanan CT-Scan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang,” kata Rahma.

Rahma menyampaikan, pemerintah mendukung terciptanya UHC di Kota Tanjungpinang, dan mengharapkan dari jumlah 35.000 yang akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Agung Utama Muchlis menyambut baik komitmen dari Pemerintah Kota Tanjungpinang.

“BPJS Kesehatan membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang dan instansi terkait untuk bisa mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Tanjungpinang. BPJS Kesehatan juga berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada seluruh peserta JKN-KIS,” ungkap Agung.

Agung menambahkan untuk pembayaran kapitasi dan non kapitasi di FKTP serta klaim di RS Kota Tanjungpinang , proses pembayarannya sudah tepat waktu dan sesuai dengan SLA.

“Kami mohon dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menyukseskan penyelenggaraan Program JKN-KIS di Kota Tanjungpinang serta koordinasi dari instansi terkait untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.

Seperti salah satu himbauan dari DPRD Kota Tanjungpinang Komisi II yang hadir pada kegiatan ini untuk menyekolahkan dokter putra daerah untuk memberikan pelayanan bermutu di RSUD Kota Tanjungpinang,” tutup Agung.