BUALBUAL.com - Abdul Wahid Anggota Komisi VII DPR RI mendorong terkait percepatan realisasi program pembangunan lembaga penyalur BBM satu harga, karena bakal memberikan keadilan terutama bagi masyarakat di pelosok Tanah Air salah satunya di Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di Kecamatan Mandah

"Penyiapan tempat penyalur BBM satu harga adalah misi mulia untuk masyarakat dan memuliakan penduduk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar)," kata politisi muda

Menurut Wahid tugas untuk menyediakan lembaga penyalur BBM satu harga merupakan hal yang mulia karena akan bisa menghindarkan berbagai kalangan masyarakat dari beban biaya operasional yang tinggi.

Namun, ia mencatat bahwa dari target 253 lembaga penyalur BBM satu harga pada 2020, Komisi VII DPR mencatat Kurang lebih terealisasi 175 lembaga penyalur.

"Masih jauh dari target. Baru mencapai 70 persen," kata politisi yang berasal dari dapil riau

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional, telah diamanatkan untuk adanya penyalur BBM tersedia di lokasi tertentu yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat penyalur BBM.

Untuk itu, lanjutnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus bekerja lebih keras untuk memastikan terpenuhinya target 253 lembaga penyalur.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menegaskan akan terus konsisten menjamin ketersediaan pasokan BBM sampai ke seluruh pelosok negeri di tengah pandemi COVID-19.

Sejak era adaptasi kehidupan normal, konsumsi BBM terus mengalami peningkatan hingga mencapai 122 ribu kiloliter per hari atau tujuh persen di bawah rata-rata konsumsi normal sebelum pandemi.

Dalam saat diwawancari H. Abdul Wahid menjelaskan Pertamina menjamin stok dalam kondisi aman dan berkomitmen penuh memastikan penyaluran seluruh jenis BBM berjalan lancar, termasuk jenis Premium dan Pertalite.

"Seluruh produk tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap membeli BBM sesuai dengan konsumsi harian," katanya.

Abdul Wahid menambahkan sejak awal Juni lalu, konsumsi BBM terus mengalami peningkatan. Pada masa pembatasan sosial skala besar (PSBB), konsumsi BBM nasional turun sekitar 25 persen, bahkan penurunan di beberapa daerah mencapai 50 persen.

Menurut dia, Pertamina tetap komitmen melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan Premium berdasarkan Peraturan Presiden No 43 Tahun 2018.

"Berdasarkan penugasan dari pemerintah, saat ini Pertamina masih menyalurkan dan menyediakan Premium di Indonesia dan menjangkau wilayah 3T dalam program BBM Satu Harga," kata Wahid.