Yakin dan Percaya Pemda Sangat Peduli Nasib Tenaga honorer yang ada di Inhil
Ketua komisi I DPRD Klarifikasi Pemberitaan Angkat Tangan Terkait Nasib Tenaga Honorer Pemda Inhil
BUALBUAL.com - Ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Razali,S.Ag.M.Si, memberikan klarifikasi pernyataan Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Inhil Subari, S.H yang di muat berberapa media pada (26/6) lalu.
Saat dikonfirmasi awak media mengenai pemberitaan mengenai nasib honorer ketua komisi I DPRD Inhil Razali membantah memberikan masukan seperti yang di beritakan.
"Saya klarifikasi tentang poin-poin yang di dalam berita di dalam itu terkait pernyataan saya (Razali) komisi 1 DPRD Inhil, bahwa komisi 1 telah melakukan kunjungan kerja di prov. Jambi pada dinas SATPOL-PP, pernyataan ini tidak benar bahkan komisi 1 DPRD Inhil pada tahun 2022 seingat saya belum pernah kunjungan kerja ke dinas Satpol PP Jambi," ucap Ketua komisi I DPRD Inhil Razali yang merupakan Politisi Golkar Inhil kepada awak media, Jum'at (1/7/2022).
Razali menjelaskan bahwa komisi 1 melakukan kunjungan hanya pada dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi.
"Kalau untuk satpol PP Jambi kita (komisi 1) belum ada melakukan kunjungan ke sana," tegasnya.
Razali juga mengatakan tentang, pernyataan ketua FKH2I Subari, SH bahwa di Jambi sistem pendataan meraka di masing-masing OPD mengusulkan data honorer ke pusat.
"Saya tidak menyampaikan informasi seperti yang dikatakan Ketua FKH21 Subari, SH. karena via telpon mungkin saja mis komunikasi. Dan yang saya sampaikan apa yang kami dapat dari kunker ke dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi," ucap Razali.
Lebih lanjut dikatakannya, dalam kunjungan kerja ke Dinas Damkar Jambi, kadis pemadam kebakaran dan penyelamatan bersama beberapa jajarannya mengambil inisiatif pergi ke kemendagri dan kemenpan karena mereka harus menceritakan kondisi dilapangan sesungguhnya serta membawa data tenaga honorer pada dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Razali juga menepis pernyataan dirinya bicara angkat tangan mengenai nasib tenaga honorer yang ada di kabupaten Indragiri Hilir.
"Itu tidak benar adanya. yang ada dari pembicaraan via telp saya menarik inti pembicaraan pada saat itu seakan kami komisi 1 diminta untuk mendesak BKD mendata tenaga Honorer pada hal Sudah jelas yang tau kebutuhan berapa ASN dan P3K itu adalah OPD yang bersangkutan," cetusnya.
"Maka kalau hal yang diminta itu saya angkat tangan. Itu tidak benar. Kami komisi 1 DPRD Inhil meminta kepada seluruh tenaga Honorer yang ada di inhil tetaplah bekerja seperti biasanya dan tetap bersemangat," sambungnya.
Terakhir ketua komisi I DPRD Inhil Razali, dirinya mengatakan harus yakin dan percaya bahwa pemerintah daerah (Pemda) kab Inhil sangat peduli terutama nasib tenaga honorer yang ada di Inhil.
"kita harus yakin dan percaya bahwa pemerintahan kabupaten indragiri Hilir sangat peduli terutama nasib tenaga honorer yang ada ini, selama tidak menyalahi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tutup Razali.
Berita Lainnya
DPRD Riau Katakan Ada Empat Kabupaten/Kota Tidak Dapat Bankeu Khusus
Tingkatkan Koneksi Antar Wilayah, Komisi II DRPD Meranti Sambangi Dishub Provinsi Riau
Waspada Covid 19, Masuk Kantor DPRD Riau Diperiksa Suhu Tubuh
DPRD Riau Minta Lanud yang Dipindahkan, Gubernur Usul Relokasi Bandara SSK II
Waduh!!! Anggota DPRD Golkar Kena OTT Dana Bantuan Gempa Lombok
Antisipasi Corona, DPRD Riau Tunda Kunjungan Luar Daerah
DPRD Riau, Meminta Apa Sanksi Tegas Jika Ada Pejabat Mengunakan Mobnas Saat Mudik Lembaran
Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai Januari 2024, DPR: Pemerintah Jangan Korbankan Rakyat
DPRD Riau Pertanyakan Status Komisaris PT PIR, Jonli Sekarang ASN Pusat
Anggota DPRD Riau: Abdul Wahid Ungkapkan Kekecewaannya Terhadap PLN yang Seenaknya Matikan Lampu Dibulan Ramadhan
DPR Usul Denda Tilang Elektronik Langsung Terpotong Melalui Rekening Pemilik Kendaraan
DPRD Lampung Utara Gelar Paripurna Hasil Pembahasan Tingkat I