BUALBUAL.com - Ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Razali,S.Ag.M.Si, memberikan klarifikasi pernyataan Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Inhil Subari, S.H yang di muat berberapa media pada (26/6) lalu.

Saat dikonfirmasi awak media mengenai pemberitaan mengenai nasib honorer ketua komisi I DPRD Inhil Razali membantah memberikan masukan seperti yang di beritakan.

"Saya klarifikasi tentang poin-poin yang di dalam berita di dalam itu terkait pernyataan saya (Razali) komisi 1 DPRD Inhil, bahwa komisi 1 telah melakukan kunjungan kerja di prov. Jambi pada dinas SATPOL-PP, pernyataan ini tidak benar bahkan komisi 1 DPRD Inhil pada tahun 2022 seingat saya belum pernah kunjungan kerja ke dinas Satpol PP Jambi," ucap Ketua komisi I DPRD Inhil Razali yang merupakan Politisi Golkar Inhil kepada awak media, Jum'at (1/7/2022).

Baca Juga Berita Sebelumnya: Pemda Tidak Miliki Data, Ribuan Tenaga Honorer Inhil Terancam Jadi Pengangguran, DPRD Angkat Tangan

Razali menjelaskan bahwa komisi 1 melakukan kunjungan hanya pada dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi.

"Kalau untuk satpol PP Jambi kita (komisi 1) belum ada melakukan kunjungan ke sana," tegasnya.

Razali juga mengatakan tentang, pernyataan ketua FKH2I Subari, SH bahwa di Jambi sistem pendataan meraka di masing-masing OPD mengusulkan data honorer ke pusat.

"Saya tidak menyampaikan informasi seperti yang dikatakan Ketua FKH21 Subari, SH. karena via telpon mungkin saja mis komunikasi. Dan yang saya sampaikan apa yang kami dapat dari kunker ke dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi," ucap Razali.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam kunjungan kerja ke Dinas Damkar Jambi, kadis pemadam kebakaran dan penyelamatan bersama beberapa jajarannya mengambil inisiatif pergi ke kemendagri dan kemenpan karena mereka harus menceritakan kondisi dilapangan sesungguhnya serta membawa data tenaga honorer pada dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Razali juga menepis pernyataan dirinya bicara angkat tangan mengenai nasib tenaga honorer yang ada di kabupaten Indragiri Hilir.

"Itu tidak benar adanya. yang ada dari pembicaraan via telp saya menarik inti pembicaraan pada saat itu seakan kami komisi 1 diminta untuk mendesak BKD mendata tenaga Honorer pada hal Sudah jelas yang tau kebutuhan berapa ASN dan P3K itu adalah OPD yang bersangkutan," cetusnya.

"Maka kalau hal yang diminta itu saya angkat tangan. Itu tidak benar. Kami komisi 1 DPRD Inhil meminta kepada seluruh tenaga Honorer yang ada di inhil tetaplah bekerja seperti biasanya dan tetap bersemangat," sambungnya.

Terakhir ketua komisi I DPRD Inhil Razali, dirinya mengatakan harus yakin dan percaya bahwa pemerintah daerah (Pemda) kab Inhil sangat peduli terutama nasib tenaga honorer yang ada di Inhil.

"kita harus yakin dan percaya bahwa pemerintahan kabupaten indragiri Hilir sangat peduli terutama nasib tenaga honorer yang ada ini, selama tidak menyalahi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tutup Razali.