Komisi II bersama PUPR Provinsi Bahas Peningkatan Kualitas Jalan Dumai Pakning
BUALBUAL.Com - Sebagai bentuk harmonisasi dan koordinasi program kegiatan provinsi di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2022. Pada Kamis 14 Oktober 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis membahas peningkatan jalan Dumai Pakning bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang Perumahan (PUPR) Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
Kegiatan tersebut penting di Follow Up oleh Kabupaten, sebab banyak persoalan yang harus dibicarakan dan disinkronkan antara provinsi dan kabupaten serta harus ada kerja sama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku. Terkait hal tersebut Wakil Ketua DPRD Bengkalis Politisi dari Partai Golkar Syahrial menyampaikan menurutnya ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan kewenangan provinsi terhadap Kabupaten Bengkalis yang perlu dibicarakan, pertama berkaitan dengan Abrasi yang ada di kabupaten Bengkalis.
Menurut Syahrial, "Provinsi sudah memberikan anggaran terkait penanganan abrasi tersebut, namun belum komprehensif, sehingga harus ada kerja sama Pemkab Bengkalis dengan pihak provinsi mengenai permasalahan ini, yang menjadi kewenangan provinsi yaitu, Jalan Bengkalis menuju Ketam Putih telah terjadi kerusakan jembatan yang selama ini digunakan masyarakat. Seperti Jalan Dumai menuju Pakning yang belum optimal masih banyak yang rusak disebabkan oleh truk Ojol yang melintas," kata Syahrial.
Lebih lanjut, Mawardi meminta agar jalan Bengkalis yang diambil alih Provinsi bisa dikembalikan, supaya kedepannya dari pihak provinsi untuk lebih tegas dan bertanggungjawab terhadap peralihan jalan tersebut.
Terkait Abrasi Pantai di Bengkalis, Sekretaris PUPR provinsi Ali juga menyampaikan, akan segera ditangani, dan saat ini provinsi sedang menangani Pantai Tanjung Lapin pada tahun 2021 ini.
Kemudian kewenangan Jalan Pakning-Dumai dengan ruas jalan yang ada, sudah tidak lagi memenuhi persyaratan maksimal, disebabkan berat kendaraan yang melintas, ada perbedaan lokasi yang menyulitkan provinsi untuk melakukan pengawasan ke lapangan, namun terkait hal ini akan segera disampaikan ke UPT agar segera dilakukan penanganan terhadap jalan tersebut, supaya bisa mengantisipasi kerusakan jalan.
"Kenapa tidak bisa melaksanakan usulan kewenangan jalan tersebut, karena kita dibatasi masa, jadi kita tidak bisa melakukan penetapan kewenangan, baik jalan kabupaten provinsi maupun jalan nasional, paling cepat mengumpulkan selama lima tahun dari keputusan kewenangan itu," katanya.
Sementara Ferry Kasubbag PUPR ia menambahkan dengan usulan ruas Jalan Rupat menjadi provinsi, ini bisa menjadi ruas jalan strategis nasional, "Dari jalan pelabuhan Bengkalis yang lama menuju pelabuhan baru yang diusulkan untuk jalan nasional tetapi kami tidak tahu proses di pusat bagaimana," kata Ferry.
Namun begitu provinsi akan berdiskusi ruas jalan mana yang akan terakomodir oleh pusat. untuk Pulau Rupat merupakan bagian pembangunan oleh provinsi pada tahun 2022, "Kita harapkan ada peningkatan anggaran untuk Kabupaten Bengkalis dibandingkan pada tahun 2021 ini," ujar Ferry dalam penyampaiannya.
Ruby Handoko selaku Ketua Komisi II mengeluhkan terkait Jalan Pakning Dumai yangperlu ada perbaikan jalan, sehingga setiap tahun perbaikan jalan jangan hanya disitu saja dan tidak ada perkembangan, ini perlu ada peningkatan kualitas jalan menjadi Beton rije.
Lanjutnya, Selain itu ada usulan yaitu Sungai Bengkalis yang harus dinormalisasikan lagi, diharapkan kepada pihak terkait untuk segera melaksanakan secepatnya,
"Saya berharap untuk kedepannya perbaikan jalan dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan kualitas dan maksimal penggunaanya supaya tidak mudah rusak," ungkapnya.
Sambung Hendri selaku anggota Komisi II menambahkan terkait dengan Pariwisata di Pulau Rupat yang akan dikembangkan perlu memperhatikan infrastruktur yang ada di pulau itu, Kemudian kepada pihak provinsi diharapakan dapat membantu mengembangkan Pulau Rupat menjadi tempat objek wisata yang semakin maju kedepannya, sekaligus perbaikan jalan menuju Dumai Pakning segera diperbaiki, supaya tidak ada lagi kendala-kendala keluhan dari masyarakat di jalan raya tersebut.
"Semoga apa yang telah didiskusikan dapat diterima, begitu juga sebaliknya, kami akan membawa informasi yang didapatkan untuk dikembangkan di Kabupaten Bengkalis," tutup Syahrial.

Berita Lainnya
Terkait Penertiban HGU yang Terkesan Jalan di Tempat, Ini Penjelasan Ketua DPRD Lampura
DPRD Riau Konsultasi dengan UAS "Wacana Perda Syariah"
Fraksi Gerindra Inhil Pinta Pemda Serius Lanjutkan Program Pembangunan Jalan HighWay Mandah - Tempuling
DPRD Kabupaten Bintan Gelar Rapat Paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2019
Dapat Bantuan Alat Pembuatan Dodol Nenas, Warga Desa Bayas Jaya Ucapkan Ribuan Terima Kasih Kepada Ibu Septina
Abdul Wahid Sebut RUU Provinsi Riau Merupakan Otonomi Khusus Bagi Riau
Anggaran Ratusan Juta Rupiah Prestasi Masih Kalah dari Meranti, Samino: Kegiatan MTQ Jangan Jadikan Seremoni
Jumlah Covid-19 Tembus 1,7 Juta, Gus AMI Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi
Petugas PPKM Tanjungpinang Terdiam Setelah Didatangi Dewan
Wakil Ketua DPRD Kepri Sambut Aksi Demonstrasi Mahasiswa
Ketua Komisi E DPRD Riau, Meminta Prov Bekerja Sama Dengam Pemko Tangani Gepeng Saat Ramadhan
Soal Kisruh Dua Anggota DPRD Riua Kini Berakhir Damai di LAMR