Fraksi Gerindra Inhil Pinta Pemda Serius Lanjutkan Program Pembangunan Jalan HighWay Mandah - Tempuling
BUALBUAL.com - Fraksi partai Gerindra dan Keadilan menyampaikan 3 poin penting pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 di Ruang Paripurna DPRD Inhil, Senin (28/9/2020).
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra dan Keadilan Asmadi mempertanyakan, apakah Pemerintah Kabupaten Inhil sudah menjalankan Peraturan Mendagri No 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 dengan baik dan Peraturan Menteri Keuangan No 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Alokasi Umum dan Insentif, apakah sudah tepat sasaran.
"Fraksi Partai Gerindra dan Keadilan juga meminta kepada Pemda Inhil untuk menganggarkan kembali pembangunan proyek jalan HighWay dari Kecamatan Tempuling menuju Kecamatan Mandah, dan di teruskan ke Provinsi Riau, Mengingat jalan tersebut berstatus jalan provinsi, Dulunya proyek tersebut telah berjalan namun saat ini kondisinya terbengkalai tidak adanya kejelasan kelanjutan pemangunan. Setidaknya jika jalan tersebut telah dibangun maka ekonomi masyarakat akan membaik dan meningkat," kata Asmadi.
Menurut Asmadi, kepemimpinan dan kebijakan adalah hal yang selalu berjalan beriringan. Kepemimpinan yang pro rakyat akan ditunjuk kebijakan yang pro rakyat juga, tentu hal tersebut tidak terlepas pada konsep perencanaan terhadap perkembangan dan perubahan kebutuhan masyarakat.
"Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan sangat berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi dan keadilan. Tentang rancangan peraturan daerah APBD perubahan anggaran tahun 2020 dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi," ungkap Ketua DPC Partai Gerindra Inhil ini.
Lanjutnya, disamping hal tersebut rancangan peraturan daerah perubahan APBD diharapkan dapat mengeliminasi persoalan-persoalan yang di daerah ditingkatkan lagi sesuai dengan peraturan dan program pemerintah beberapa tahun kedepan.
Terakhir, anggota Komisi III ini meminta pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran APBD dan penyampaian pengantar nota keuangan perubahan APBD dan Ranperda peraturan daerah tentang perubahan APBD Inhil tahun 2020 harus selalu tepat waktu, transparan dan partisipatif dalam setiap tahun. Jangan sampai teledor oleh waktu, harus lah bekerja keras untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat yang ada di daerah.
Berita Lainnya
Hadir Pelantikan BPD se-Kecamatan Pelangiran, Begini Pesan Ketua DPRD Inhil
DPRD Inhil Dorong Disnaker Inhil Melakukan Pemeriksaan Kepada PT THIP, Diduga Melakukan PHK Secara Sepihak kepada MS dan Istri
Sekda kampar menandatangani MOU di damping Oleh wakil ketua DPRD Kampar, Fahmil SE & Sejumlah OPD Kampar
Demi Jemput Aspirasi Masyarakat, Politisi Senior PDIP H James Pasaribu Tetap Turun Meski Mengunakan Kursi Roda
Dalam Memeriahkan Bulan Suci Ramadhan Masjid Daarul Abrar DPRD Riau Buka MTQ, Yuk Buruan Daftar
Zuhandi Minta Pemda Lanjutkan Pembangunan Puskesmas Lubuk Muda
Jika Kualitas Udara Tidak Membaik, DPRD Riau Pinta Diskes Harus Keluarkan Rekomendasi Liburkan Sekolah
DPRD Inhil Gelar Rapat Paripurna Ke-8 Masa Sidang II Tahun 2023
Biar lebih Demokrasi, Anggota DPRD Inhil 'Muamar' Usulkan Pemilihan BPD Serentak dengan Pilkades
Ketua PKDP Syaiful Ardi, Apresiasi serta Ucapkan Selamat atas Pelantikan Pengurus IPMR Kabupaten Bengkalis
Banggar DPRD Riau Targetkan PAD Rp 120 Miliar Pada RABBD 2017
Peduli Tangani Karhutla, DPRD Apresiasi PT SRL