Anggota DPRD Kepri Sebut Sistem Politik di Indonesia Membuat Pejabat Jadi Koruptor
BUALBUAL.com - Dengan sistem perpolitikan yang sekarang, dengan banyaknya Pejabat seperti Gubernur, Walikota, Bupati dan Menteri yang ditangkap KPK karena kasus korupsi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Taba Iskandar menyebutkan jabatan politik itu memerlukan kost dia harus bayar untuk membayarkan jelas dalam undang-undang gajinya berapa dan ia menyebut apa bisa seorang Bupati atau Walikota berhidup mewah.
"Bisa maju Pilkada dengan membiayai, coba liat laporan keuangan ada yang 6 Miliar, bagi orang awam itu kaya, tidak, 6 miliar itu kalau berbentuk tanah bukan uang kash bukan orang kaya dia sebenarnya," terangnya
Tetapi, kata Taba semua sewaktu mencalonkan mengaku miskin tidak pernah ia sebut uangnya sampai 100 miliar, bagaimana mungkin uangnya tidak sampai 50 miliar dia bisa menjadi kepala daerah.
Biaya untuk membayar saksi di TPS aja sudah berapa kali berapa TPS, kenapa itu tidak pernah dibuka itu yang membuat para pejabat ditangkap KPK karena dia harus membayar untuk pencalonannya.
"Dia bayar dari mana duitnya bisa dari beberapa kelompok pengusaha, kelompok donatur yang mempunyai ikatan dia harus tebus dengan kegiatan proyek - proyeknya," katanya.
Apa bukan itu fonemona yang mesti diselesaikan. Sistem yang tidak baik akan membuat orang menjadi tidak baik. Orang dibayar tidak sesuai apa yang diberikan.
Kemudian selain itu, apabila masyarakat kecewa kepada pemimpinnya tidak perlu disesali dan disedihkan karena masyarakat sendiri terlibat dalam mengambil keputusan menentukan pemimpinnya.
"Jadi masyarakat jangan merasa sedih apabila pemimpinnya setelah terpilih lupa kepada dia karena semua pola transaksional pragmatis maka masyarakat tidak usah sedih seketika dia ditinggalkan orang yang dia pilih," ujarnya.
Makanya pendidikan politik atau demokrasi yang benar adalah penentuan nasib pemimpin itu melalui evaluasi pemilu.
"Kita menganut evaluasi 5 tahun sekali artinya masyarakat dapat melihat kepimpinan seseorang yang pro kepada masyarakat kalau dia tidak, jangan diberi mandat dia kepada orang yang pernah mengecewakan dia," ujarnya.
Berita Lainnya
Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto Belum Terima Draft APBD Perubahan 2021
Pimpinan DPRD Riau berikan dukungan atas gagasan Komisi III DPRD Riau Bentuk (Pansus) Investigasi Aset Daerah
Sering Terjadi Kecelakaan di Tol Permai, Dewan Minta Regulator Evaluasi Tol Permai
Perantau Minang Pegang Peran Penting Putus Mata Rantai Covid-19
Pemprov Sudah Terima SK, Pemberhentian Noviwaldy sebagai Wakil Ketua DPRD Riau
Anggota DPRD Riau Dapil Kauansing Sepakat Seandainya Pacu Jalur Ditiadakan
Anggota DPRD Riau Dapil Kauansing Sepakat Seandainya Pacu Jalur Ditiadakan
Dani M Nursalam Dipercaya Sebagai Dewan Penasehat IPSS Riau
Merasa Lambat DPRD, Mendesak Gubri Segera Selesaikan SK KPID Riau
Syahrial: Sosialisasi Penting demi Menyampaikan Informasi Valid ke Masyarakat
Turun Ke Lokasi 'Abdul Wahid' Kaget, Miliki HGU 83 Ribu Hektar, PT THIP Hanya Berikan CSR Beasiswa Untuk 12 Orang
Sekretaris Komisi III DPRD Riau Minta BUMD Bantu UMKM Terdampak Covid-19