Anggota DPRD Kepri Sebut Sistem Politik di Indonesia Membuat Pejabat Jadi Koruptor

BUALBUAL.com - Dengan sistem perpolitikan yang sekarang, dengan banyaknya Pejabat seperti Gubernur, Walikota, Bupati dan Menteri yang ditangkap KPK karena kasus korupsi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Taba Iskandar menyebutkan jabatan politik itu memerlukan kost dia harus bayar untuk membayarkan jelas dalam undang-undang gajinya berapa dan ia menyebut apa bisa seorang Bupati atau Walikota berhidup mewah.
"Bisa maju Pilkada dengan membiayai, coba liat laporan keuangan ada yang 6 Miliar, bagi orang awam itu kaya, tidak, 6 miliar itu kalau berbentuk tanah bukan uang kash bukan orang kaya dia sebenarnya," terangnya
Tetapi, kata Taba semua sewaktu mencalonkan mengaku miskin tidak pernah ia sebut uangnya sampai 100 miliar, bagaimana mungkin uangnya tidak sampai 50 miliar dia bisa menjadi kepala daerah.
Biaya untuk membayar saksi di TPS aja sudah berapa kali berapa TPS, kenapa itu tidak pernah dibuka itu yang membuat para pejabat ditangkap KPK karena dia harus membayar untuk pencalonannya.
"Dia bayar dari mana duitnya bisa dari beberapa kelompok pengusaha, kelompok donatur yang mempunyai ikatan dia harus tebus dengan kegiatan proyek - proyeknya," katanya.
Apa bukan itu fonemona yang mesti diselesaikan. Sistem yang tidak baik akan membuat orang menjadi tidak baik. Orang dibayar tidak sesuai apa yang diberikan.
Kemudian selain itu, apabila masyarakat kecewa kepada pemimpinnya tidak perlu disesali dan disedihkan karena masyarakat sendiri terlibat dalam mengambil keputusan menentukan pemimpinnya.
"Jadi masyarakat jangan merasa sedih apabila pemimpinnya setelah terpilih lupa kepada dia karena semua pola transaksional pragmatis maka masyarakat tidak usah sedih seketika dia ditinggalkan orang yang dia pilih," ujarnya.
Makanya pendidikan politik atau demokrasi yang benar adalah penentuan nasib pemimpin itu melalui evaluasi pemilu.
"Kita menganut evaluasi 5 tahun sekali artinya masyarakat dapat melihat kepimpinan seseorang yang pro kepada masyarakat kalau dia tidak, jangan diberi mandat dia kepada orang yang pernah mengecewakan dia," ujarnya.
Berita Lainnya
Ratusan KSBSI Buruh Riau Datangi DPRD Riau "Tolak RUU CLK"
Sempat Heboh, Anggota DPRD Riau Ini Bantah Berbuat Asusila di Kosan Wanita
Anggota DPRD RI "Abdul Wahid" Ajak Generasi Bangsa Teruskan Perjuangan Para Pahlawan
Anggota DPRD Kepri Kritik Kebijakan Publikasi Pemko Tanjungpinang
DPRD Kampar Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan KUA PPAS APBD Tahun 2022
Anggota DPRD Sebut Memalukan, Kerumunan Massa di Kantor Disdukcapil Pekanbaru
BEM UR: DPRD dan Pemprov jangan lupa janjinya, segera eksekusi turunnya PBBKB Riau
Aseng Kembali Aktif Jadi Anggota DPRD Riau
Dirawat di RS Santa Maria Pekanbaru: Bupati Amril Mukminin Jenguk dan Doakan Anggota DPRD Bengkalis H Asmara Lekas Sembuh
Awali Reses di Desa Simpang Padang, Bung Arsya Fadillah di kerumuni Kaum Emak Emak
DPRD Inhil Paripurna ke-3 Masa Sidang I 2023
DPRD Riau Sampaikan Aspirasi Buruh Terkait Omnibus Law ke Baleg DPR RI