Anggota DPRD Kepri Sebut Sistem Politik di Indonesia Membuat Pejabat Jadi Koruptor
BUALBUAL.com - Dengan sistem perpolitikan yang sekarang, dengan banyaknya Pejabat seperti Gubernur, Walikota, Bupati dan Menteri yang ditangkap KPK karena kasus korupsi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Taba Iskandar menyebutkan jabatan politik itu memerlukan kost dia harus bayar untuk membayarkan jelas dalam undang-undang gajinya berapa dan ia menyebut apa bisa seorang Bupati atau Walikota berhidup mewah.
"Bisa maju Pilkada dengan membiayai, coba liat laporan keuangan ada yang 6 Miliar, bagi orang awam itu kaya, tidak, 6 miliar itu kalau berbentuk tanah bukan uang kash bukan orang kaya dia sebenarnya," terangnya
Tetapi, kata Taba semua sewaktu mencalonkan mengaku miskin tidak pernah ia sebut uangnya sampai 100 miliar, bagaimana mungkin uangnya tidak sampai 50 miliar dia bisa menjadi kepala daerah.
Biaya untuk membayar saksi di TPS aja sudah berapa kali berapa TPS, kenapa itu tidak pernah dibuka itu yang membuat para pejabat ditangkap KPK karena dia harus membayar untuk pencalonannya.
"Dia bayar dari mana duitnya bisa dari beberapa kelompok pengusaha, kelompok donatur yang mempunyai ikatan dia harus tebus dengan kegiatan proyek - proyeknya," katanya.
Apa bukan itu fonemona yang mesti diselesaikan. Sistem yang tidak baik akan membuat orang menjadi tidak baik. Orang dibayar tidak sesuai apa yang diberikan.
Kemudian selain itu, apabila masyarakat kecewa kepada pemimpinnya tidak perlu disesali dan disedihkan karena masyarakat sendiri terlibat dalam mengambil keputusan menentukan pemimpinnya.
"Jadi masyarakat jangan merasa sedih apabila pemimpinnya setelah terpilih lupa kepada dia karena semua pola transaksional pragmatis maka masyarakat tidak usah sedih seketika dia ditinggalkan orang yang dia pilih," ujarnya.
Makanya pendidikan politik atau demokrasi yang benar adalah penentuan nasib pemimpin itu melalui evaluasi pemilu.
"Kita menganut evaluasi 5 tahun sekali artinya masyarakat dapat melihat kepimpinan seseorang yang pro kepada masyarakat kalau dia tidak, jangan diberi mandat dia kepada orang yang pernah mengecewakan dia," ujarnya.

Berita Lainnya
Abdul Wahid Cecar Pertanyaan ke Menejer PT. BNS Terkait Dana CSR dan Pencemaran Lingkungan
Agar Terawat DPRD Sarankan Pemerintah Stadion Utama Riau Pengelolaannya Diserahkan ke Swasta
DPRD Riau Temui Mahasiswa, Tapi Dipisahkan Kawat Berduri
Melihat Secara Langsung, Komisi III DPRD Bengkalis Prihatin dengan Kondisi Asrama Mahasiswa di Bogor
DPRD Pekanbaru Panggil BCA Finance, Pertanyakan Dana CSR
Lintas Komisi Minta Penjelasan Terkait Penerangan Jalan
Menggantikan Noviwaldy Jusman, Asri Auzar Resmi Jadi Wakil Ketua DPRD Riau
Abdul Wahid Minta Dirut PLN Gesa Pendistribusian Jaringan Listrik Hingga ke Dusun Terpencil
Pimpinan DPRD Riau berikan dukungan atas gagasan Komisi III DPRD Riau Bentuk (Pansus) Investigasi Aset Daerah
Anggota DPRD Riau "SA" Digerebek Oleh Warga, Istri dan Anaknya, Heboh di Dunia Maya
DPRD Riau Ingin Iuran BPJS Naik Klas Tertentu
Ini Bahasan Rekomendasi LKPJ Tahun 2020 Terhadap Pemkab Lampung Utara