Program BBM Satu Harga, Abdul Wahid Minta Daerah 3T yang Harus Diprioritaskan

BUALBUAL.com - Anggota Komisi VII DPR RI H. Abdul Wahid meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memperioritaskan program BBM satu harga di daerah terluar, tertinggal dan terpencil yang diprioritaskan.
Hal itu sampaikan Abdul Wahid saat rapat dengan kepala BPH Migas Panshurullah Asa di ruang Komisi VII komplek DPR RI di Jakarta, Rabu (27/1/2021).
"Saya meminta kepada BPH Migas agar memperioritaskan Program BBM Satu Harga di daerah terluar, tertinggal dan terpencil," jelas Ketua DPW PKB Riau ini.
Wahid juga menegaskan bahwa daerah-daerah kategori 3T (Terluar, Tertinggal dan Terpencil) itu tidak hanya di Indonesia Timur, di Sumatera juga banyak.
"Daerah dengan kategori 3 T tidak hanya di Indonesia Timur, tetapi di Sumatera juga banyak," tegas Wahid.
Wahid juga bercerita pengalamannya pernah kehabisan minyak selama 2 jam di laut.
"Kepulauan Meranti dan Bengkalis sudah mengajukan program BBM satu harga. Pengalaman saya pernah kehabisan minyak dilaut kepualauan meranti, setelah 2 jam baru mendapatkan bantuan," cerita Wahid.
Selain soal BBM satu harga dalam rapat tersebut Wahid juga menyarankan agar Komisi VII memberikan penguatan kepada BPH Migas, khususnya dari sisi penggunaan anggaran.
"Saya juga menyarankan pimpinan, agar BPH Migas diberikan penguatan kelembagaan termasuk penggunaan anggaranya, melalui revisi UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas," tutup Wahid.
Berita Lainnya
DPRD Riau Dukung Penerapan PSBB di Riau dan Larangan Mudik
Sidak ke UPTD Instalasi Farmasi, Samino: Stok Obat di Gudang Melimpah Sedangkan di Puskesmas Kekurangan
Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto Usulkan BUMD Tak Sehat Ditutup atau Dimerger
Cawawako Tanjungpinang Serahkan Kelengkapan Berkas ke DPRD
Anggota DPRD Fraksi Bintang Demokrat Karya, Hj Anita Gelar Reses perdana di Sukajadi, Desa Kesumbo Ampai
Kuatkan Kebersamaaan, Ketua DPRD Septian Nugraha saat Reses Bantu Kursi Gereja HKBP
Tak Kunjung Dibuka DPRD Riau: Pertanyakan Sikap Pemprov Tentang RTH
DPRD: Pejabat Harus Perbaiki Niat "Riau Paling Rentan Korupsi"
DPRD Ingatkan Jangan Sampai PAD Riau Tak Bertambah, Riau Petroleum Siak Kelola PI 10 Persen Blok Rokan
Rencana Penambahan Penyertaan Modal BRK Dipending, DPRD Riau Pinta Lakukan Kajian Dahulu
Reses Ketua DPRD Septian Nugraha,
Dewan Inhil Minta Lampu PJU segera Diperbaiki