BUALBUAL.com - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (31/8/2021). 

Dalam kunkernya, Mensos melakukan pertemuan di salah satu hotel di Pekanbaru membahas realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di 12 kabupaten/kota se-Riau. Termasuk realisasi Bantuan Sosial Tunai (BST) di Riau dari Kemensos. 

Hasilnya pengecekan Mensos, banyak ditemukan bantuan PKH di Riau tidak terdistribusi dan tidak transaksi. Melihat kondisi itu Mensos langsung mempertanyakan ke pendamping PKH dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, apa yang menjadi persoalan bantuan bagi masyarakat miskin itu tidak terealisasi. 

Setidaknya ada lima kabupaten/kota yang diundang untuk memaparkan pendistribusian PKH dan BST, yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir. Dalam hasil pemaparan pendamping ternyata realisasi PKH tahap I dan II rendah. 

Dalam kesempatan itu pula Risma tidak mau tahu alasan yang disampaikan para pendamping dan Kepala Dinsos terkait. Sebab rata-rata alasannya tidak ada transaksi karena sulitnya akses untuk pengambilan bantuan ke daerah terisolir. 

Setidaknya ada 74 dana PKH tahap I tidak terdistribusi, dan tidak transaksi ada 202 KK di lima kabupaten/kota tersebut. Sedangkan PKH tahap II ada 822 KK tidak terdistribusi, dan 2.662 tidak transaksi. 

Atas kondisi itu Mensos sempat marah, karena masih banyak dana PKH tidak tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Karena itu ia meminta agar semua pihak yang berkepentingan alam penyaluran bantuan PKH untuk segera menyelesaikan penyaluran dalam pekan depan. 

"Bisa tidak digesa penyaluran bantuan ini? Kalau tidak dananya bisa terblokir. Percuma saja kita anggarkan kalau dananya tidak disalurkan ke masyarakat," tegasnya. 

Terkait dengan penerima bantuan sulit melakukan transaksi, Mensos Risma memberi solusi agar pihak penyalur yakni perbankan yang ditugaskan untuk penyaluran bantuan untuk jemput bola, dan agar bantuan diserahkan secara langsung untuk daerah yang jauh untuk transaksi, seperti di Kecamatan Kateman dan Guntung. 

"Kasian Pak. Kalau dia (masyarakat) pergi dan balek harus mengeluarkan Rp200 ribu untuk transportasi. Ini nggak manusiawi. Nanti penyalurannya kita buat per enam bulan untuk daerah-daerah yang sulit itu," tegasnya.