BUALBUAL.com - Kejaksaan tinggi (Kejati) Riau, selekasnya lakukan pengusutan pada korporasi perkebunan kelapa sawit lakukan pengendalian tempat secara ilegal.

Bukan itu saja, Kejati selekasnya menangani Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang lakukan diskon Tandan Buah Fresh (TBS) yang sudah dilakukan sepihak oleh pabrik ke hasil buah oleh petani.

Ini tersingkap dalam dialog khalayak dengan topik "Masalah Perkebunan kelapa sawit di Riau, rintangan dan keinginan pada tahun 2023" yang ditaja Jala Media Cyber Indonesia (JMSI) Riau bersama Federasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Selasa (27/12/2022) di Mabest Kopi Pekanbaru.

Dalam dialog khalayak itu, dibantu Wakil Ketua Organisasi Keanggotaan JMSI Riau Satria Khusus Batubara. Datang sebgai pembicara dari Kajati Riau Dr Supardi SH MH diwakili Kordinator Pendamping Pidana Khusus (Aspidsus) Fauzy Marasa Besy SH MH, Kadis perkebunan Riau Ir H Zulfadli diwakili Sektor produksi Fera Virginati SHut MM, Sekretaris DPP APKASINDO Dr (Can) Rino Afrino ST MT, dan dari Dosen Fakultas Pertanian UIR Dr Ir Saipul Bahri MEc.

Ketua JMSI Riau H Dheni Kurnia yang diwakilkan Wakil ketua sektor pengajaran Fakhrunnas MA Jabbar buka dialog sampaikan, jika JMSI sebagai perusahaan organisasi Jurnalis Cyber, jumlah perusahaan jurnalis Cyber di JMSI Riau banyaknya 147 perusahaan jurnalis cyber.

"Aktivitas dialog khalayak yang ditaja JMSI Riau sebagai rutinitas mengusung rumor nasional, ringkasan pada acara ini akan dibikin jadi makalah dan dikatakan ke Gubernur Riau dan lembaga berkaitan, sebagai saran ke pemerintahan," kata Fakrunnas.

Kordinator Aspidsus Kejati Riau Fauzy Marasa Besy SH MH dalam penjabaranya menerangkan, berdasar perintah Kejaksaan agung, Kejati Riau telah membuat tiga Satuan tugas, pertama Satuan tugas mafia tanah, ke-2 Satuan tugas mafia pupuk dan ke-3 satuan tugas ekonomi.

"Sekarang ini team Kejati Riau telah masuk ke pemantauan pengendalian tempat dan rimba dan penentuan harga TBS. Kejati Riau akan lakukan pengusutan pada korporasi perkebunan dan pabrik sawit yang bermain main dengan penentuan harga TBS," tutur Fauzy Marasa Besy.

Sektor produksi Disbun Riau dalam penjabaranya menerangkan, Fera Virginati SHut MM, masalah perkebunan kelapa sawit punya petani di Riau capai 1,enam juta haktar dari luasan 2,delapan juta kebun sawit di Riau. Dari keseluruhan kebun rakyat yang diusulkan peremajaan dalam Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) memakai ongkos dari Tubuh Pengurus Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Di tahun 2022 ini, 0 jumlah PSR yang disodorkan Pemrov Riau untuk peremajaan atau replanting kebun sawit petani di Riau," tutur Fera.

Dari jumlahnya 287 perusahaan pabrik sawit di Propinsi Riau, 136 pabrik sawit berdiri diriau tanpa mempunyai kebun sawit dan mereka lakukan usaha pengendalian TBS kelapa sawit punya petani.

"Cuma 15 perwakilan perusahaan PKS yang datang dalam penentuan harga TBS tiap dua Minggu," tutur Fera.

Semantara itu, Sekjen DPP APKASINDO Dr Rino Afrino ST MT menjelaskan jika faksinya terus perjuangkan nasib petani sawit di Indonesia, dimulai dari agunan bibit sawit yang ditanamkan petani dari bibit unggul s/d perjuangkan PSR dan harga TBS punya petani.

"Ketentuan Gubernur (Peraturan gubernur) Nomor 77 Tahun 2020 sebenarnya jamin harga tandan buah fresh atau TBS kelapa sawit produksi swadaya supaya memperoleh nilai jual yang lumrah, tetapi hingga kini ada banyak masalah petani sawit yang dirugikan oleh faksi korporasi," tutur Rino.

Semantara itu, akademik pemungkas dalam dialog itu Dr Ir Syaiful Bahri sampaikan, bila persolan petani sawit di riau sikapi oleh lembaga berkaitan karena itu, tidak ada kemiskinan di Riau. "Petani ini hari yang mempunyai kebun sawit, telah mempunyai kendaraan untuk tiap bagian keluarga," tutur Saipul.