DPR Usul Denda Tilang Elektronik Langsung Terpotong Melalui Rekening Pemilik Kendaraan

BUALBUAL.com - Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto mempertanyakan pemberlakukan surat izin mengemudi atau SIM Internasional di luar negeri.
Pasalnya, ia mengaku memiliki SIM Internasional dari Indonesia, namun ketika ingin menyewa kendaraan di luar negeri, SIM tersebut tidak berlaku. Mereka tetap meminta SIM Lokal karena SIM Internasional tidak ada barcodenya.
“Jadi mungkin bisa dimodifikasi SIM Internasional ada barcodenya yang sama dengan SIM Indonesianya pak. Sehingga saat ini keluarkan SIM Internasional benar-benar punya licence untuk itu,” kata Wihadi saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Kakorlantas Polri, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti sistem Electronic Traffic Law Enforcement/tilang elektronik (ETLE) di luar negeri. mengungkapkan ketika kena ETLE di luar negeri, tidak ditilang. Namun ketika kembali ke Indonesia, denda tilang tersebut sudah terpotong melalui kredit card ia.
Sebab itu, ia mengusulkan denda tilang elektronik ini terkoneksi dengan rekening Bank pemilik kendaraan bermotor. Hal itu agar denda tersebut bisa langsung terpotong melalui rekening pemilik kendaraan.
“Apakah mungkin yang namanya E-Tilang ini dikaitkan dengan nomor rekening pemilik kendaraan masing-masing, yang dimana bisa langsung memotong denda yang harus dibayar oleh pelanggar,” ungkap Wihadi.
Maka dari itu, legislator anggota Banggar DPR ini meminta sistem E-tilang ini harus diperbarui sistem dari data-data pada pemilik kendaraan ini.
“Maka saya katakan bahwa yang namanya lalu lintas ke depannya ini menuju kedisiplinan kita semua dalam berlalu lintas,” pungkasnya.
Berita Lainnya
Bisa untuk Apa Saja? Rp65 Miliar untuk Plesiran DPRD Riau ke Luar Negeri!
Proyek WC Rp1 Miliar di Gedung DPRD Riau 'Bermasalah', Kerja PPTK Perlu Diselidiki
Reses di Duri Timur, Septian Nugraha bantu Kelengkapan Olahraga
Jumlah media yang sudah diakomodir Humas DPRD Lampung Utara
Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai Januari 2024, DPR: Pemerintah Jangan Korbankan Rakyat
Kisruh Pembagian Alat Kelengkapan DPRD Riau, PKB dan Gerindra 'Berbalas Pantun'
Kritik Tak Digubris Emmanuel Macron, Presiden Jokowi Didesak Telepon Langsung Presiden Prancis
Sudah Dianggarkan Rp 8,5 Miliar, Gedung DPRD Riau akan Dipasang Eskalator
Awali Reses, Septian Nugraha jemput Aspirasi Warga di Kelurahan Pematang Pudu
Bahas RKPD 2019, DPRD Minta Hadirkan Gubernur Terpilih
Syafroni Untung menghadiri acara menyambut Tahun Baru 2022 yang digelar perguruan tinggi NU Pagar Nusa Kecamatan Mandau
Anggota DPRD Propinsi Riau Khairul Umam, Gelar Reses di Jalan Rangau dan Jalan Pipa Air Bersih