BUALBUAL.com - Polemik mengenai pemecatan HM Wardan dari jabatan Ketua DPD II menjadi perhatian utama di kalangan politisi di Provinsi Riau.

Keputusan pemecatan Wardan setelah mendeklarasikan niatnya untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur mendatang bersama Muhammad Nasir, menuai kritik dari Pahrijal, Mantan Sekretaris Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG) Riau. Menurutnya, pemberhentian Ketua DPD Partai Golkar harus mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Golkar.

"DPD Golkar Riau seharusnya tidak otoriter dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Proses demokrasi masih berlangsung dalam membangun koalisi dan belum mencapai tahap pendaftaran ke KPU," ucap Pahrijal.

Lebih lanjut, Pahrijal menegaskan bahwa awalnya HM Wardan telah ditugaskan oleh DPP Golkar untuk menjadi wakil gubernur. Wardan telah menunaikan tugasnya dengan baik.

"Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan jabatannya sebagai Ketua DPD Golkar Inhil, tetapi juga mengenai pengelolaan partai yang tidak boleh semena-mena. Kekalahan Partai Golkar di Pemilu di bawah kepemimpinan Syamsuar adalah catatan sejarah pertama di Riau," kata Pahrijal.