BUALBUAL.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Bina Prima Palmoil (PT BPP), sebuah perusahaan kelapa sawit di wilayah tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan dan ketenagakerjaan, sekaligus menindaklanjuti keluhan masyarakat.  16/04/25

Sidak untuk Pastikan Kepatuhan
Tim Komisi III DPRD Inhil memeriksa sejumlah aspek operasional PT BPP, termasuk pengelolaan limbah, keselamatan kerja, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Inspeksi ini bertujuan memverifikasi laporan warga terkait dugaan pencemaran lingkungan serta kondisi tenaga kerja di perusahaan tersebut.  

PT BPP Tegaskan Komitmen Lingkungan  
Perwakilan manajemen PT BPP menyatakan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan lingkungan, termasuk memiliki izin Amdal dan mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah (wastewater treatment plant/WWTP). Mereka juga menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan lingkungan dan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar.  

Catatan dari DPRD Inhil Meski mengapresiasi upaya PT BPP, Komisi III DPRD Inhil memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain:  
1. Peningkatan transparans dalam pengelolaan limbah dan dampak lingkungan.  
2. Intensifkan dialog dengan masyarakat untuk mencegah konflik sosial.  
3. Optimalisasi program CSR untuk pemberdayaan warga setempat.  

Dukungan Pemda dan Harapan ke Depan  
Anggota DPRD Inhil mendorong PT BPP dan perusahaan sejenis untuk lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban lingkungan dan sosial. "Perusahaan harus beroperasi secara berkelanjutan, tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga ekosistem dan hubungan harmonis dengan masyarakat," tegas salah satu anggota Komisi III.  

Pemeriksaan ini diharapkan menjadi langkah awal perbaikan tata kelola perusahaan kelapa sawit di Inhil, sekaligus memastikan pembangunan industri yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. (Adv)