BUALBUAL.com - Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) terkait relokasi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) mendapatkan respons langsung dari Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Kapolda Riau, Bupati Indragiri Hulu, dan Bupati Pelalawan. Perwakilan aliansi diterima langsung di Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau Rabu (18/6/2025). 

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan empat tuntutan utama di hadapan Gubernur, Kapolda, Bupati, dan awak media. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah permintaan agar difasilitasi bertemu dengan pemerintah pusat dalam waktu 7x24 jam.

Gubernur Abdul Wahid merespons positif aspirasi tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada perwakilan AMMP atas penyampaian aspirasi secara langsung.

"TNTN merupakan kebijakan nasional yang penanganannya berada di bawah kendali Satgas Penertiban TNTN. Berbagai rapat dan pembahasan telah dilakukan di tingkat pusat. Meski begitu, aspirasi hari ini menjadi perhatian serius kami," ujar Gubernur.

Ia menyatakan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden. Namun, Gubernur meminta agar batas waktu pertemuan dengan pusat bisa diperpanjang.

"Mohon waktu dilonggarkan. Saya mengusulkan waktu satu bulan untuk membicarakan hal ini di tingkat pusat. Proses ini membutuhkan waktu dan komunikasi yang tidak sederhana," jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa pemerintah  bukanlah pengambil keputusan utama, karena kebijakan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Tugas kami adalah menyampaikan dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat kepada pusat. Aspirasi dari masyarakat  akan kami inventarisasi dan sampaikan kepada Satgas, " tuturnya. 

"Kami berharap ada pemilahan yang adil, tidak semua bisa dipukul rata, dan kebijakan yang diambil harus mengedepankan pendekatan yang humanis," pungkasnya.

Setelah berdialog di Ruang Kenanga, Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Kapolda Riau dan Bupati turun langsung menemui ribuan demonstran yang masih berkumpul di luar Kantor Gubernur.