BUALBUAL.com - Aktivis mahasiswa kembali melontarkan kritik tajam kepada Ketua Komisi V DPRD Riau, Eet Kurniawan, yang kerap disapa Ngah Eet. Kritik ini dipicu oleh sikap Eet yang menolak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2024.

Sikap penolakan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan Eet terhadap kepentingan politik pribadi, ketimbang memperjuangkan kepentingan publik. Ketua BEM Nusantara Riau, Nanang, menilai seharusnya Eet mendorong pembentukan Pansus sebagai wujud dukungan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.

“Apalagi, Eet pernah menyatakan bahwa defisit APBD 2024 tidak akan pernah terjadi. Kenyataannya hari ini, defisit hampir Rp2 triliun. Tapi Eet, yang pernah sesumbar soal anggaran, sekarang malah menolak DPRD menyelidikinya lewat Pansus. Ini bukan cuma tidak tahu malu, tapi juga menunjukkan buruknya kejujuran seorang wakil rakyat,” ujar Nanang, Senin, 7 Juli 2025.

Dari sisi hukum, lanjut Nanang, tidak ada alasan bagi Eet untuk merasa takut. Pasalnya, Eet belum menjadi anggota DPRD ketika APBD 2024 disusun dan disahkan oleh DPRD periode 2019–2024. Ia baru dilantik pada awal 2024 pasca-Pemilu Legislatif. Menurutnya, alasan penolakan lebih didasari oleh dinamika politik internal partai, khususnya dalam perebutan posisi Ketua di tubuh Partai Golkar.

“Secara fakta politik dan hukum, Eet tidak terlibat dalam penyusunan anggaran itu. Lalu kenapa sekarang dia sok paling tahu dan bahkan menolak adanya pengawasan lewat Pansus? Ini bentuk arogansi yang menyesatkan publik,” tambah Nanang.

Ia juga menilai pernyataan dan sikap Eet hanya memperkeruh suasana dan menjauhkan DPRD dari fungsinya sebagai lembaga pengawasan. Padahal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sudah secara gamblang menunjukkan adanya kejanggalan dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Sikap politik Eet ini terlihat lebih sebagai pelampiasan kekecewaan karena merasa dipinggirkan dalam internal Golkar. Terlebih lagi, Eet sering menyeret-nyeret nama Gubernur dan Wakil Gubernur dalam narasi-narasinya, seolah ingin membenturkan keduanya di mata publik,” ujarnya.

Nanang menilai Eet justru terlihat membela kelompok tertentu ketika rakyat sedang meminta kejelasan dan transparansi.

“Lucunya lagi, bukan untuk rakyat, tapi untuk membela pejabat tertentu. Padahal rakyat butuh kejelasan, bukan pengalihan isu,” sambungnya.

Koordinator Daerah BEM Nusantara Riau pun mengingatkan Eet Kurniawan agar tidak asal berbicara mengenai proses yang tidak ia ikuti secara langsung. Ia menilai Eet seolah lebih menjadi juru bicara pemerintah ketimbang suara rakyat.

“Jangan karena baru duduk sebentar lalu sok tahu semua hal. Rakyat tidak butuh buzzer di kursi dewan. Mereka butuh pengawas yang punya integritas dan tahu batas,” tutup Nanang.