BUALBUAL.com - Dugaan pungutan liar (pungli) terkait mekanisme piket tenaga kesehatan di Puskesmas Sungai Iliran, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), mendapat perhatian dari DPRD Inhil.

Informasi yang beredar menyebutkan adanya pungutan sekitar Rp110 ribu bagi pegawai yang tidak melaksanakan piket malam. Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dasar aturan dari kebijakan tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Muhammad Wahyudin, menilai persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait, khususnya Dinas Kesehatan.

“Jika memang ada pungutan seperti yang diberitakan, tentu harus dijelaskan dasar aturannya. Jangan sampai hal seperti ini menimbulkan kesalahpahaman di internal tenaga kesehatan,” ujar Muhammad Wahyudin. 10/03/26
 

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan kewajiban pegawai seharusnya memiliki landasan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau itu memang kebijakan resmi, harus ada regulasinya. Namun jika tidak memiliki dasar aturan yang jelas, tentu perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan dugaan pungutan liar,” tegasnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Budi N. Pamungkas, telah dilakukan melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Muhammad Wahyudin juga berharap dinas terkait dapat segera memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan tersebut tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Kami berharap pihak dinas bisa memberikan klarifikasi secara transparan sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi isu yang meresahkan,” tutupnya.***