BUALBUAL.com - Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, melontarkan kritik keras terhadap pengawasan Bea Cukai Tembilahan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Muridi menilai pengawasan terhadap jalur perairan Inhil masih lemah dan belum sebanding dengan tingkat kerawanan wilayah, terutama dengan banyaknya jalur perairan serta titik sandar tidak resmi yang oleh masyarakat kerap disebut sebagai “pelabuhan tikus”.

Penilaian tersebut diperkuat hasil penelusuran dan investigasi lapangan oleh tim Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau yang menemukan sejumlah jalur dan titik sandar tidak resmi di wilayah perairan Inhil. Keberadaan titik-titik tersebut tidak serta-merta membuktikan terjadinya penyelundupan, namun dinilai menunjukkan besarnya tantangan pengawasan.

“Saya melihat ada persoalan serius dalam pengawasan. Inhil memiliki begitu banyak jalur perairan dan pelabuhan tikus. Kalau titik-titik rawan seperti ini tidak diawasi secara ketat dan terus-menerus, jangan heran kalau penyelundup melihat Inhil sebagai pintu yang mudah ditembus,” kata Muridi, Kamis (1/10/2026).

Muridi mengatakan Bea Cukai memiliki kewenangan yang kuat dalam melakukan pengawasan kepabeanan, termasuk patroli serta pemeriksaan sarana pengangkut di laut dan sungai.

Karena itu, ia mempertanyakan apabila masih terdapat jalur-jalur rawan yang dinilai minim pengawasan.

“Kewenangannya ada, petugasnya ada, fungsi intelijen ada, patroli laut ada, bahkan ada Customs Narcotics Team. Lalu mengapa masyarakat masih melihat begitu banyak celah? Jangan sampai kewenangan besar hanya gagah di atas kertas, tetapi pengawasannya loyo di lapangan,” tegas Muridi.

Menurutnya, posisi Inhil di pesisir timur Sumatera serta keberadaan jalur perairan yang terhubung dengan kawasan Selat Malaka harus menjadi alasan untuk meningkatkan kewaspadaan.

Muridi menilai lemahnya pengawasan pada satu titik saja berpotensi dimanfaatkan jaringan penyelundupan untuk memasukkan narkotika maupun barang ilegal.

“Narkoba tidak masuk membawa papan nama. Penyelundup juga tidak akan lewat pintu yang dijaga ketat. Mereka mencari celah, mencari jalur sepi dan mencari titik yang pengawasannya lemah. Karena itu yang harus dijaga justru titik-titik yang selama ini luput dari perhatian,” ujarnya.

Muridi juga mengingatkan keberhasilan penindakan tidak boleh membuat aparat cepat berpuas diri.

Menurutnya, jumlah barang ilegal yang berhasil diamankan hanya menunjukkan apa yang berhasil ditemukan aparat, bukan otomatis menggambarkan keseluruhan barang yang mencoba masuk.

“Jangan hanya bangga mengumumkan berapa kilogram narkoba atau berapa banyak barang ilegal yang berhasil ditangkap. Itu memang patut diapresiasi. Tetapi publik juga punya pertanyaan yang jauh lebih mengusik: berapa yang tidak tertangkap dan berhasil lolos?” katanya.

Muridi menegaskan pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terdapat narkotika tertentu yang lolos dari pengawasan, melainkan kritik terhadap efektivitas sistem pengawasan yang menurutnya harus mampu memperkecil peluang penyelundupan.

PW-IWO Riau mendesak Bea Cukai Tembilahan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di wilayah Inhil, mulai dari kekuatan personel, armada patroli, frekuensi operasi, intelijen hingga pemetaan jalur-jalur tidak resmi.

Muridi juga meminta patroli tidak hanya terfokus pada pelabuhan resmi.

“Pelabuhan resmi tentu harus diawasi. Tetapi jangan lupa, penyelundup justru akan mencari jalan yang tidak resmi. Pelabuhan tikus, dermaga kecil dan jalur sungai yang jauh dari pengawasan itulah yang harus dikejar, dipetakan dan dipantau,” katanya.

Ia juga meminta Bea Cukai memperkuat koordinasi dengan Polri, BNN, TNI AL serta aparat lainnya.

“Jangan bekerja setelah barang masuk. Jangan bergerak setelah kasus meledak. Jangan menunggu narkoba beredar dan anak-anak kita menjadi korban baru semua sibuk bicara evaluasi. Pengawasan harus hadir sebelum kejahatan terjadi,” tegasnya.

Muridi menantang Bea Cukai Tembilahan menjawab kritik tersebut melalui data dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

PW-IWO Riau meminta informasi mengenai intensitas patroli perairan, jumlah penindakan serta langkah pemetaan titik rawan di wilayah Inhil dapat disampaikan secara transparan sejauh tidak mengganggu kepentingan operasi dan penyelidikan.

“Kalau pengawasan memang sudah maksimal, tunjukkan dengan data. Berapa patroli dilakukan, berapa jalur rawan dipetakan, berapa penindakan dilakukan dan bagaimana pengawasan terhadap pelabuhan tidak resmi. Jawab kritik masyarakat dengan kerja dan fakta, bukan sekadar pernyataan bahwa semuanya aman,” ujar Muridi.

Jika persoalannya adalah keterbatasan sumber daya, ia meminta Bea Cukai menyampaikannya secara terbuka kepada pemerintah dan memperjuangkan penambahan kekuatan.

“Kalau kapal patroli kurang, perjuangkan. Kalau personel kurang, tambah. Kalau peralatan pengawasan tidak memadai, benahi. Luasnya wilayah jangan menjadi alasan untuk membiarkan celah terbuka,” katanya.

Muridi menegaskan kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk menuduh petugas Bea Cukai terlibat, membekingi ataupun sengaja membiarkan penyelundupan. Menurutnya, tuduhan seperti itu harus didasarkan pada bukti.

Namun, ia menegaskan PW-IWO Riau tidak akan diam apabila menemukan persoalan pengawasan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Kami tidak menuduh siapa pun bermain tanpa bukti. Tetapi kami juga tidak akan diam melihat celah pengawasan. Bea Cukai dibekali kewenangan untuk menjaga pintu masuk negara. Gunakan kewenangan itu sekuat-kuatnya. Jangan beri satu meter pun ruang bagi bandar narkoba dan penyelundup menjadikan perairan Inhil sebagai jalur mereka,” pungkas Muridi.

Hingga berita ini diterbitkan, Bea Cukai Tembilahan belum dimintai tanggapan secara khusus mengenai kritik dan hasil penelusuran lapangan tersebut. Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Bea Cukai Tembilahan maupun pihak terkait agar pemberitaan tetap berimbang.