BUALBUAL.com – Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU di Riau mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Selain meminta Pertamina segera mengatasi persoalan distribusi BBM, Pemprov Riau juga menagih kewajiban perpajakan Pertamina yang belum diselesaikan kepada pemerintah daerah.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, SF Hariyanto mengultimatum Pertamina Patra Niaga untuk segera membereskan persoalan antrean BBM yang telah dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Riau.

Menurut SF, kondisi tersebut tidak lagi sekadar persoalan antrean biasa. Antrean panjang dinilai telah menyita waktu masyarakat, mengganggu kelancaran lalu lintas, hingga berpotensi mengganggu ketertiban umum.

“Kita minta persoalan antrean BBM ini segera ditertibkan, termasuk apabila ada oknum yang melakukan penimbunan dan memanfaatkan kondisi yang terjadi. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan menimbulkan keresahan,” tegas SF Hariyanto.

Sebagai daerah penghasil minyak, SF meminta Pertamina tidak tinggal diam. Ia mendorong Pertamina untuk terbuka mengenai kondisi riil ketersediaan dan kuota BBM di Riau, sekaligus menjelaskan langkah konkret yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

SF juga meminta pengawasan diperketat karena Pemprov Riau mencium adanya dugaan permainan oknum yang menimbun BBM di tengah kondisi kelangkaan.

“Pertamina perlu menjelaskan kondisi ketersediaan dan kuota BBM. Riau sebagai daerah penghasil minyak tentunya berharap kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak,” ujarnya.

Untuk mengurai kemacetan akibat antrean, SF meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Langkah tersebut dinilai penting agar antrean kendaraan tidak meluber hingga ke badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

Menanggapi hal tersebut, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fanda Chrismianto menyebut kondisi geopolitik di Timur Tengah turut memberikan tekanan terhadap ketersediaan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi.

Untuk meredam antrean, Fanda mengatakan Pertamina telah mengambil sejumlah langkah darurat, termasuk meningkatkan penyaluran BBM hingga 28 persen.

“Kondisi geopolitik Timur Tengah memberikan dampak terhadap ketersediaan BBM dan memberikan tekanan terhadap beban anggaran. Kami sudah menambah pasokan yang disalurkan ke SPBU sekitar 28 persen, menambah jumlah mobil tangki, dan terus melakukan upaya untuk mengatasi kondisi ini,” jelas Fanda.

Ia juga mengakui Pertamina membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan di daerah untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Dalam pertemuan tersebut, SF Hariyanto ternyata tidak hanya menyoroti persoalan antrean dan distribusi BBM. Pemprov Riau juga menagih kewajiban perpajakan Pertamina yang masih menjadi tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah daerah.

“Kita juga meminta kewajiban perpajakan yang masih menjadi tanggung jawab Pertamina kepada pemerintah daerah segera diselesaikan. Semua kewajiban harus berjalan sesuai aturan agar hubungan kerja sama semakin baik dan memberi manfaat bagi daerah,” pungkas SF Hariyanto.

Editor: Ant/Elfi