BUALBUAL.com - Aliansi Mitra Pengemudi Maxim Pekanbaru mengadukan nasib mereka ke Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Senin (12/10/2026). Sebanyak 15 orang perwakilan pengemudi hadir untuk memprotes sejumlah regulasi baru dari pihak aplikator yang dinilai merugikan dan menambah beban pengeluaran mereka di jalan.

Fokus utama protes para mitra tertuju pada Program Turbo berbayar yang mensyaratkan setoran Rp15 ribu. Meski diklaim opsional, program yang kini diperpanjang durasinya dari tiga menjadi lima jam ini memicu penurunan pesanan bagi pengemudi yang menolak membayar.

"Apa manfaatnya rating kami tinggi jika hanya dengan membeli program Turbo bisa mengalahkan mitra yang berkinerja baik? Bukankah saat mendaftar kami sudah membayar atribut untuk menjadi prioritas," keluh salah satu perwakilan aliansi di ruang rapat Komisi IV.

Selain menuntut penghapusan Program Turbo, massa pengemudi juga mendesak pihak manajemen membatasi pendaftaran akun baru. Selama ini, penerimaan mitra baru terus berjalan tanpa memperhitungkan ketersediaan jumlah pesanan harian di lapangan, yang berujung pada merosotnya omzet para mitra lama.

Transparansi sistem pemotongan komisi turut menjadi sorotan tajam. Mengacu pada Perpres Nomor 27 Tahun 2026, potongan maksimal berada di angka delapan persen. Namun, pada praktiknya, pesanan dengan tarif dasar sering kali disertai biaya platform tersembunyi yang memberatkan pengemudi.

"Sekarang orderan Rp9.200, mitra hanya menerima Rp8.000 kotor. Dari segi mana kenaikan pendapatan yang disuarakan pemerintah? Kami ini rakyat kecil yang menanggung biaya bahan bakar dan penyusutan kendaraan," tuturnya.

Persoalan lain yang mencuat adalah tidak meratanya penyaluran Bantuan Hari Raya (BHR). Banyak mitra lama yang tidak menerima bantuan tersebut dengan dalih seleksi sepihak dari manajemen pusat, sementara beberapa akun yang baru mendaftar justru mendapatkannya.

Aliansi dengan tegas menuntut agar pembagian BHR tidak tebang pilih dan prioritaskan kepada mitra yang telah lama mengabdi. Mereka juga meminta aplikator selalu melibatkan komunitas pengemudi sebelum mengambil kebijakan strategis yang berdampak langsung pada urat nadi penghasilan mereka.

Pertemuan yang berakhir sekitar pukul 15.20 WIB ini diharapkan mampu membuka mata pemerintah akan ketimpangan yang terjadi di jalan raya setiap harinya.