PILIHAN
Kepala Daerah Masih Korupsi, Anggaran dan alam habis oleh pemimpin tamak
Bualbual.com- Jakarta, Tak hanya di ibu kota, kasus korupsi dari tahun ke tahun semakin menjalar di berbagai daerah. Seperti belum lama ini, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, ditetapkan sebagai tersangka suap penerbitan izin pertambangan.
Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional (TI) Indonesia, Dadang Trisasongko, menyatakan ada beberapa faktor mendasar menyebabkan kepala atau wakil kepala daerah korupsi. Di antaranya yakni keserakahan dan utang pilkada.
" Korupsi tersebut salah satu faktornya sikap serakah para koruptor, apapun posisinya," kata Dadang saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (29/8) lalu.
Menurut dia, tabiat gila harta memicu seseorang melakukan segala cara buat mendapatkan banyak uang dengan cara licik. Namun, ternyata perilaku rasuah juga timbul lantaran biaya digelontorkan saat kampanye Pilkada.
"Utang biaya kampanye adalah satu penyebab korupsi tersebut, di samping memang sikap serakah para koruptor tadi. Selain dua faktor itu, sistem perizinan seperti izin pertambangan, kuota export-import, izin reklamasi dan lain sebagainya yang tidak akuntabel dan tidak transparan, juga bermasalah," paparnya.
Merdeka.com
Berita Lainnya
Pacu Jalur Kuansing, Atlet Latihan Setiap Sore
Perusahaan Pelat Merah Buka 11.000 Loker, Rayakan Ulang Tahun KemenBUMN
Ini Kata Septina Saat Ditanya Soal Keinginan Maju d Pilgubrii
Bupati Inhil Bahas Tentang Kondisi Jalan dan Jembatan di Inhil
Diimingi Uang 100 Ribu Begini BUAL Pengakuan Orang Tua Pelaku Perusakan Baliho Demokrat di Pekanbaru
HMI Serukan Ke Publik Kawal KPU Dari Intimadasi Politik
Heboh Spanduk Bertulisan, Orang Tua Yang Anaknya Tidak Mau Ditegur di Sekolah Silakan Didik Sendiri, Buat Sekolah Sendiri, Buat Kelas sendiri, Buat Rapor Sendiri dan Ijazah Sendiri
Korda Bem Nusantara Riau Yudi Utama Taringan: Bantah Terima Uang Setiap Kali Aksi " Itu Pesan Sms Fitnah"
Bupati Inhil HM. Wardan Jamin Kerjasama Media 2018 Dibayarkan Tahun Berikutnya
77 Orang Langsung Bebas, 6.109 Napi di Riau Dapat Remisi HUT RI
Menag: Tidak Ada Bantuan Hukum! Anak Buahnya Ditangkap KPK
Untuk Finishing Gedung Kejati Riau, Dinas PUPR Lelang Paket Rp39 Miliar