bualbual.com, Bupati Wardan berikan perhatian khusus bagi daerah-daerah yang terkena musibah. Pemda telah mengusulkan bantuan dana Rp 100 miliar kepada Pemprov untuk daerah rawan longsor. "Pernyataan ini disampaikan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir H Muhammad Wardan saat mengunjungi dan menyerahkan bantuan kepada korban tanah longsor di Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, 04/07/17 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah mengusulkan bantuan dana Rp 100 miliar kepada Pemerintah Provinsi Riau, bagi mengatasi daerah rawan longsor di daerah ini. Dalam kunjungan ini, Bupati didampingi Asisten l Setda Inhil Afrizal, Kepala BPBD Yusfik, Kepala Disporapudbar Junaidi, Kepala Dinas PUPR Illiyanto, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Mukhtar T dan Ketua Komisi l DPRD Inhil Yusuf Said. Bupati Wardan menyampaikan, memang kawasan ini kerap dilanda musibah bencana longsor, maka hal ini akan menjadi perhatian dan dicarikan solusinya oleh Pemkab Inhil. "Dari pengalaman kita sebelumnya, solusi yang tepat dari musibah tanah longsor yaitu pembangunan turap. Pemkab Inhil, telah mengusulkan ke pihak Provinsi Riau anggaran sekira 100 miliar untuk mencegah musibah tanah longsor ini," jelasnya. Khusus wilayah Kuala Enok telah diusulkan pembangunan turap sepanjang 350 meter, diharapkan pada tahun 2018 mendatang dapat direalisasikan pembangunannya. Bupati juga mengharapkan, warga yang terkena musibah tanah longsor agar sekiranya tidak membangun tempat tinggal ditempat tersebut. "Dinas terkait dapat melihat langsung kondisi di lapangan dan mengambil analisa guna pembangunan turap untuk wilayah Kuala Enok," harap Wardan. Sementara itu, Camat Tanah Merah Yuliargo mengucapkan terima kasih respon yang cepat Bupati dan rombongan terhadap korban musibah tanah longsor di Kelurahan Kuala Enok. "Kami berharap pembangunan turap dapat segera dibangun. Sebab, didaerah Kuala Enok rawan longsor," kata Yuliargo. Dalam kesempatan ini, Bupati menyerahkan bantuan Pemkab Inhil dari dari Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Sosial Kabupaten Inhil.(adv/diskominfo/rtc)