Bualbual.com, Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman me-launching program Pengembangan Ekonomi Desa dan Program Tim Kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau. Salah satunya terkait program pemberdayaan ekonomi desa melalui penguatan peran Badan Milik Usaha Desa (Bumdes). Programnya tersebut tertuang dalam kerangka MoU antara TPAKD Provinsi Riau, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Riau, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah kabupaten/kota se-Riau. Adapun rencana aksi dalam program yang dicanangkan Gubri di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru pada Jumat (8/2/2018) kemarin, menyangkut beberapa poin yakni, mewujudkan 100 bank desa kelurahan pertahun, mewujudkan 100 Bumdes Mandiri pertahun, percepatan unit simpan pinjam Bumdes dan Usaha Ekonomi Kelurahan menjadi LKM berbadan hukum, serta lendirian Bumdes Center dalam upaya percepatan pengembagan Bumdes itu sendiri. Sedangkan, rencana aksi dari TPAKD Provinsi Riau diantaranya progtam menuju Riau Bebas Rentenir, Satu Desa Satu Agen Laku Pandai, optimalisasi penyaluran asuransi usaha ternak sapi, asuransi usaha tanam padi dan asuransi nelayan, Penguatan bisnis pesantren, dan Pemberdayaan cluster ubi kayu. Dalam hal ini, Gubri, H Arsyadjuliandi Rachman berkeyakinan bahwa salah satu lembaga ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang berkontribusi dalam pengembangan ekonomi di pedesaan adalah Bumdes. "Saya sudah kunjungi Bumdes di beberapa desa, dan luar biasa hasilnya banyak yang positif. Sehingga untuk memperkuat ini kami sudah berkomitmen dengan bebagai komponen seperti Bank Indonesia, Kemeterian Keuangan, OJK, bank nasional dan Bank Riau Kepri," ungkapnya. "Kami mengharapkan Bumdes ini kedepan benar-benar bisa memainkan perannya dalam penurunan angka kemiskinan di pedesaan dan juga harus mampu berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), setidaknya 10 persen sampai 20 persen dari APBDes. Itu PADesnya berasal dari Bumdes, PADes tentu kembalinya lagi terhadap pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika PADes sudah besar, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lagi tergantung dengan Bantuan dari pemerintah," urainya. Lebih lanjut, Guberur mengimbau supaya kepala desa, BPD dan pengurus Bumdes harus bersinegi dalam membangun desa masing-masing. "Jangan berpecah belah, sama-sama gali potensi desa, melakukan terobosan-terobosan dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat desa," tuturnya. Pada kesempatan tersebut, Gubri juga menyerahkan secara simbolis Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp100.000.000. Semetara itu, Kepala Dinas PMD Provinsi Riau, Syarifuddin AR menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka pelaksanaan Rapat Kerja Urusan Pemnyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Riau 2018, yang pesertanya oleh Kepala desa/lurah, Ketua BPD, pengurus Bumdes dan kepala PMD se-Riau. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan di Provinsi Riau. Kemudian, sejalan dengan prioritas Gubernur Riau pada tahun 2019 yang dituangkan dalam Rancangan RKPD 2019 yakni Penurunan Angka Kemiskinan di Pedesaan, maka tema pelaksanaan Rakor PMD kali ini adalah "Penguatan Peran Bumdes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Riau". Syarifuddin juga menyampaikan, bahwa beberapa fase pengembangan Bumdes di Riau pada tahun 2004-2013 itu adalah fase pendampingan dan pembentukan lembaga cikal bakal Bumdes UED/K-SP yaitu Rp500 Juta per desa dan sudah terbentuk 979 LKM UED-SP di 12 kabupaten/kota. Sedangkan, tahun 2014-2015 itu fase pembentukan Bumdes dan pengembangan SDM Bumdes dengan Bimtek lebih kurang 1.200 pengelola Bumdes se Riau. "Selanjutnya pada tahun 2019, kedepannya kita berada di fase pengembangan kapasitas usaha dan penguatan leran Bumded Dalam penurunan angka kemiskinan dan lembangunan desa (PADes) menuju desa mandiri. Rencana aksi kita adalah pendampingan manajemen Bumdes mandiri dan kembali penguatan modal Bumdes Rp200 juta sampai dengan Rp500 juta per Bumdes," ujar Syarifuddin. Untuk diketahui, hadir sebagai narasumber dalam Rakor ini, diantaranya Drs Budi Antoro, MBA (Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Dijen PPMD Kementerian Desa PDTT RI ), Drs. Sofyan Johan, MA (Kasubdit SDA, Pertanahan Maritim Dit, Pendayagunaan SDA dan TTG), Sekretaris Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Tri Budhianto (Kepala Kanwil Ditjen Perbendharaan Provinsi Riau), Rakmad Budiyanto dari Bank Indonesia. *(grc)