Bualbual.com, Komisi IV DPRD Riau menyayangkan lambatnya progres pengerjaan proyek jalan tol Pekanbaru - Dumai. Padahal, seperti disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Riau, Abdul Wahid, pihaknya dari awal-awal sudah mengingatkan agar pelaksanaan pembebasan lahan tersebut diutamakan dan diprioritaskan. Jangan dianggap enteng. "Dari awal kita sudah rapat terus soal ini. Tiap tahun dianggarkan sebanyak Rp 300 miliar hingga Rp 350 miliar untuk pembebasan lahan, tapi ternyata progresnya masih tak pasti, tak jelas," kata Wahid. Ketua DPW PKB Riau itu menyebutkan, Pemprov Riau juga sudah membentuk tim pembebasan lahan. Karena dalam kesepakatannya, pusat bangun fisik jalan tol, kemudian Pemprov bagian pembebasan lahan. "Tapi sampai sekarang sejauh mana progresnya tak ada kepastian," cakapnya. Karena itu, menurutnya, pihak kabupaten/kota juga harus ikut mambantu dalam pembebasan lahan tersebut. "Misalnya ada beberapa lahan perusahaan, tinggal dipanggil mereka. Demikan juga perorangan, juga ditindaklanjuti. Kalau tak selesai, kan uang ganti rugi lahannya bisa dititipkan di pengadilan, seperti yang dilakukan saat kasus Kimar Sarah, di jalan Soekarno-Hatta dulu," tegasnya. Ia mendukung langkah Plt gubernur Riau yang mewanti-wanti proyek yang tak ada perkembangan tersebut. "Wajar saja gubernur marah, tapi tak cukup dengan marah saja. Harus ada solusi yang mengiringinya. Bagaimana pelaksanaannya cepat berjalan. Kalau perlu, ke depan dibuat evaluasinya setiap minggu," tukasnya. Seperti yang diketahui, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dalam tahap pengerjaan. Jalan tol yang merupakan bagian dari jalan Trans-Sumatera yang menghubungkan Pekanbaru dengan Dumai tersebut rencananya akan rampung pada tahun 2019 mendatang dengan panjang jalan keseluruhan mencapai 131,5 KM. Bila selesai, jarak tempuh dari Pekanbaru ke Dumai atau sebaliknya hanya akan memakan waktu sekitar dua jam.   Editor : BBC | Sumber : Cakaplah.com