BUALBUAL.com, Setelah Datuk Sri Lela Negara Syarwan Hamid mengembalikan gelar adat kepada Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) karena kecewa dengan sikap LAM yang memberi gelar kepada Presiden Jokowi, hingga saat ini lembaga adat belum menggelar rapat terkait hal tersebut. Ketua DPH LAM Riau, Syahril Abu Bakar mengatakan,  bahwa pihaknya belum sempat merapatkan hal tersebut, karena ada hal-hal lain yang sedang difokuskan LAM. "Belum sempat kita rapatkan karena juga kita mengangggap pak Syarwan mengembalikan dan sudah kita terima," kata Syahril Abu Bakar, Senin (21/1/2019). Ia menambahkan, meski pihaknya tidak terlalu ingin mempermasalahkan pengembalian gelar adat tersebut, namun pihaknya tetap akan menggelar rapat tersebut sesuai dengan ketentuan di LAMR sendiri. "Datuk-datuk di MKA sebelumnya juga sedang fokus dengan beberapa kegiatan belakangan ini, nah itu mengapa belum kita laksanakan, tapi bagaimanapun nanti akan kita tanggapi," tukasnya. Tokoh Nasional yang merupakan anak jati Riau, Letjen TNI (Purn) H Syarwan Hamid, resmi mengembalikan gelar Datuk Seri Lela Setia Negara kepada LAM Riau, Rabu (19/12/2018) lalu. "LAM Riau telah menjadi alat untuk negosiasi. LAM dijadikan alat untuk menjilat penguasa," sebut Syarwan tadi malam. Atas sikap LAM Riau tersebut, Syarwan mengatakan bahwa hal ini akan merusak marwah LAM. Karena pemberian gelar tersebut sarat dengan unsur politik di waktu yang tidak tepat. "LAM harus netral, tidak fair jika gelar adat diberikan saat tahun politik," ungkapnya. Syarwan pun merelakan gelarnya untuk dikembalikan meskipun sulit untuk mendapatkannya. Syarwan menilai presiden Jokowi belum pantas menerima gelar adat tersebut. Ia juga kecewa dengan LAM yang seolah ujuk-ujuk memberikan penghargaan tinggi masyarakat Melayu tersebut pada tahun politik ini. "Harusnya dibicarakan, sebab itu bukan putusan LAM sendiri, itu bukan putusan Syahril (Ketua DPH LAMR. red) sendiri, bukan putusan pejabat gubernur sendiri dan harusnya dibicarakan dengan tokoh masyarakat Melayu dari luar, sebab LAM itu lembaga musyawarah," kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut. Ia kemudian mengatakan, alasan LAM yang memberikan gelar adat tersebut karena Jokowi yang berhasil membebaskan Riau dari asap, serta Jokowi berhasil merebut blok Rokan dari Chevron adalah tidaklah masuk akal. "Tak masuk akal. Soal Blok Rokan jika mereka tidak memberikan pada Riau kita tetap mendesak dan kita tuntut. Juga soal asap tidak ada yang luar biasa. Harusnya  yang diberikan penghargaan seharusnya adalah Menteri Kehutanan, bukan Jokowi," cakapnya lagi.   Sumber: Cakaplah