PILIHAN
Setelah Ba’asyir, Presiden Jokowi Ditantang GNPF Nyatakan HTI Legal
BUALBUAL.com, Presiden Joko Widodo jangan tanggung-tanggung dalam mencari simpati umat Islam. Upaya merebut hati umat tidak boleh sekadar putus pada pembebasan pendiri Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba’asyir.
Begitu tegas Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama Kota Binjai Ustaz Sani Abdul Fatah seperti diberitakan RMOLSumut, Senin (21/1).
Dia menantang agar Jokowi melanjutkan tren tersebut dengan membebaskan ulama lain yang dikriminalisasi. Selain itu, Jokowi juga harus berani menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi tidak terlarang.
"Mumpung pengacara rezim saat ini juga pengacara HTI. Berani ngga pemerintah menyatakan HTI bukan organisasi terlarang? Mana berani dia?” ujarnya.
Ustaz Sani kemudian mengungkit proses hukum yang melilit Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
"Kalau rezim ini memang mau berbuat baik kepada tokoh-tokoh Islam , kenapa kok Habib Rizieq terus dikriminalisasi dan dikejar - kejar sampai ke Arab Saudi?” tanyanya.
"Jadi, kami paham. Umat Islam pun paham,bahwa pembebasan ini adalah bagian dari strategi politik jelang pilpres," demikian Ustaz Sani.
Sumber: RMOL.co
Berita Lainnya
Cek Nama Kamu Terdaftar Sebagai Penerima BLT Karyawan Swasta Rp 600 Ribu Per Bulan?
Diisukan Maju Pilpres 2024, Anies: Presiden Jokowi Saja Baru Dilantik Sebulan
Penabalan Gelar Adat Presiden Jokowi, LAM Riau Berharap Ustaz Abdul Somad Hadir
Keakraban Jokowi dan Prabowo di Istana Merdeka
Model Ala Pembangunan Jokowi, yang Sebatas Demi Kepentingan Pemilu
Tolong Ditulis, Pak Jokowi, Anda Ini Bagaimana sih Maunya?
Said Ahmad Syukri Pimpin KPJ Tanjungpinang, Ini Gagasannya
Rentan Penyelundupan Narkoba Lintas Negara, Polres Tanjungpinang Sebar CCTV Canggih Pendeteksi Wajah di Pelabuhan
Timses: Ngapain Jokowi Ofensif, Kalau Debat Adem Ayem
Demokrat Dianggap Kebelet Jatah Menteri Jokowi "Usul Bubarkan Koalisi"
Jokowi Ditagih Janji Menaikkan Gaji Aparat Desa, Jelang Pelantikan Presiden
Jokowi Lantik Jonan jadi menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wamen ESDM Di Istana