BUALBUAL.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sedih di bawah kepemimpinannya selama empat tahun, sebanyak 103 kepala daerah terjaring penangkapan Operasi Tangkap Tagan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah itu kata Tjahjo belum termasuk anggota DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tertangkap lembaga antirasuah itu sejak ia memimpin Kemendagri. "Saya cukup sedih selama saya menjadi menteri sudah hampir 103 kepala daerah kena OTT KPK," kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Senin (21/1). Atas dasar itu, Tjahjo menuntut Ditjen Pembangunan Daerah untuk menciptakan aplikasi sehingga pelayanan masyarakat bisa terwujud dengan baik. Selain itu, meningkatkan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). "Banyaklah untuk membuat aplikasi-aplikasi pelayanan masyarakat, sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan," tegasnya. Tjahjo kemudian turut melontarkan kritik kepada Litbang dan optimalisasi Bina Pemerintahan Desa. Ia meminta lembaga tersebut lebih fokus melakukan diklat SDM aparatur desa agar mampu memperkuat peran dalam perencanaan desanya. "Selain itu, peningkatan perbaikan laporan pertanggungjawaban desanya, serta menggerakkan dan mengorganisir warga desanya, mengingat besarnya dana yang dikucurkan untuk desa," kata dia. Lebih lanjut, mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan Kemendagri telah menyiapkan sekolah Satpol PP dan Damkar serta peningkatan pembangunan di desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi dan pembangunan daerah di perbatasan yang diperkariakan akan selesai pertengahan tahun 2019. Terkait dengan desakan pemekaran wilayah, Tjahjo menegaskan pihaknya hanya mneolak pemekaran wilayah dikarenakan usulan pemekaran hingga saat ini telah mencapat permintaan pemekaran 314 daerah otonomi baru. Bagi Kemendagri, pemekaran wilayah dirasa berat karena besarnya biaya pemekaran dimana terhitung untuk memekarkan satu kota/kabupaten membutuhkan Rp300 miliar. Hal itu menjadi alasan Tjahjo untuk lebih memilih fokus pada pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial walaupun pemekaran adalah hak daerah. "Yang kami tolak hanya satu, yaitu pemekaran daerah. Bayangkan sekarang sudah 514 saja kemudian ditambah 314, rata-rata untuk pemekaran satu kab/kota memerlukan 300 miliyar rupiah kali 314. Ini yang sementara saya mengambil langkah untuk diberhentikan," ujarnya. Selain itu, Tjahjo berpesan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk lebih agresif menata kota/kabupaten sampai tingkat desa. Karenanya, Tjahjo mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menekan angka pengangguran, kemiskinan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Mengingat pemerintah pusat telah mengucurkan dana sebesar Rp78 triliun anggaran desa selama tiga tahun untuk pertumbuhan daerah. Lebih lanjut, Tjahjo mengklaim Ditjen Dukcapil telah menyukseskan pendataan penduduk hingga 97,21 persen dari target. Namun ia mengaku pendataan masih menyisakan percepatan di wilayah timur, terutama di Provinsi Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara serta Provinsi Papua dan Papua Barat. "Tinggal daerah di wilayah timur terutama Papua dan Papua Barat yang memang geografis dan kondisi masyarakatnya yang membutuhkan dorongan percepatan", ujar Tjahjo.   Sumber: cnnindonesia