Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, mengungkapkan, usulan itu kembali diutarakan pihak Prabowo-Sandi dalam Rapat Pembahasan Protokoler dan Pengamanan Debat Calon Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis siang (14/3). "Tadi disampaikan dalam rapat, ada masukan dari BPN agar para menteri kabinet sebagai pembantu presiden itu tidak diundang dalam debat," ungkapnya usai rapat, di lokasi yang sama. Latar belakang usulan BPN itu adalah insiden adu mulut antara pendukung Prabowo Subianto dengan Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, di tengah Debat Pilpres ke-2. Keributan itu buntut ucapan capres 01, Jokowi, yang dinilai menyerang pribadi capres 02, Prabowo Subianto, lewat tudingan kepemilikan lahan seluas ratusan ribu hektare di Aceh dan Kalimantan. Saat ada protes dari kubu Prabowo, Luhut ikut berdiri dan marah-marah ke barisan pendukung Prabowo. BPN berdalih, semestinya sebagai pejabat negara yang diundang KPU, Menteri Luhut bisa berlaku netral. Bukan malah berlaga layaknya tim sukses yang membela jagoannya. Kalaupun harus diundang, para menteri sebaiknya masuk ke jatah undangan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf. Mengenai usul tersebut, Wahyu memastikan KPU akan mempertimbangkannya. "Tentu saja akan kami pertimbangkan, akan kami putuskan dalam rapat berikut," ucap Wahyu.