BUALBUAL.com, PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat ada yang janggal pada pemerintahan saat ini. Dimana pemerintah mendorong sertifikat gratis untuk masyarakat, namun lahan pemerintah sendiri dibiarkan tanpa sertifikat. "Kan aneh ketika pemerintah mendorong memberi sertifikat gratis kepada masyarakat, justru aset-aset pemerintah belum bersertifikat," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta, kepada CAKAPLAH.com di Pekanbaru, Riau. Karena itu, Alexander meminta pemerintah pusat dan daerah untuk segera menertibkan aset-asetnya dengan cara disertifikatsi. Supaya jelas dasar hukum kepemilikan aset pemerintah. Bahkan, lanjut dia, ada sebagian barang milik negara bersertifikat atas nama masyarakat. Kondisi ini terjadi karena ada permainan oknum di instansi yang mengeluarkan sertifikat tanah. "Dimana-mana pasti ada oknum yang selalu menerbitkan sertifikat di lahan pemerintah untuk perorangan. Oknum seperti itu pecat saja kalau ketahuan," tegasnya. Dia mencontohkan lahan Pemprov DKI yang hilang diserobot orang, dan kalah di Pengadilan. "Ini sangat ironis. Bahkan eks kantor Walikota Jakarta Selatan juga hilang, saya tak habis pikir. Puluhan tahun jadi kantor walikota kok bisa hilang diklaim orang. Yang lebih ironis, Pemprov DKI membeli tanah sendiri ratusan miliar. Kondisi ini terjadi karena administrasinya tidak berjalan baik," tukasnya.