Dinsos Inhil Lamban Dalam Pendataan Masyarakat Penerima Bantuan atas Dampak Covid-19

BUALBUAL.com - Wakil Ketua II (Dua) DPRD Kabupaten Inhil, H. Maryanto mengaku geram dengan gerak Dinas Sosial Kabupaten Inhil yang dinilai lamban dalam pendataan masyarakat terdampak Covid-19 sebagai calon penerima bantuan pemerintah.
Dari data sementara yang dipaparkan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Inhil, terjadi kekurangan anggaran dana senilai Rp 12,5 lebih untuk mengakomodir keseluruhan masyarakat miskin yang berjumlah 34.862 Kepala Keluarga (KK)
"Action saja langsung. Bilang saja uangnya tidak ada yang 12,5 Milyar. Jangan takut bilang kalau uangnya tidak ada. Ini (nyawa, red) manusia bos, bukan main-main," tukas H Maryanto dalam rapat gabungan yang mengagendakan pembahasan isu terkait dampak sosial ekonomi kebijakan social distancing oleh pemerintah, Senin (13/4/2020) di Kantor DPRD Inhil, Tembilahan.
DPRD memprediksi akan terjadi penambahan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Inhil. Untuk itu, sebagaimana yang diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Dr Ferryandi selaku pemimpin rapat, Pemerintah Kabupaten Inhil mesti mencari solusi guna mengatasi hal tersebut.
"Pemerintah harus hadir dalam menyikapi dampak sosial ekonomi. Terlebih, persoalan ekonomi ini sangat sensitif. Maka, kita mesti mencarikan solusinya," pungkas Ketua DPRD.
Ketua DPRD menekankan perlunya pendataan terhadap masyarakat yang akan mendapat bantuan dari pemerintah. "Bantuan ini jangan jadi masalah, tidak tepat sasaran dan berlapis. BPNT dapat, PKH dapat, bantuan lain dapat juga," katanya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhil, Saipudin mengungkapkan, anggaran dana bantuan yang tersedia dari APBD Kabupaten Inhil adalah senilai Rp 5 Milyar bagi 10 ribu masyarakat miskin di Kabupaten Inhil.
Terdapat kekurangan senilai Rp 12,5 Milyar untuk kebutuhan 24.862 Kepala Keluarga lainnya. Pihak Dinas Sosial masih berusaha untuk dapat mengakomodir seluruh masyarakat miskin terdampak Covid-19.
"Beberapa sumber lain sudah ada, seperti 100 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Kemensos, dari dunia usaha berupa 775 paket sembako. 300 dus mie instan dan 4 ton beras oleh PSMTI," ungkap Saipudin.
Berita Lainnya
Sejak 30 Maret, Gugus Tugas Covid-19 Bengkalis Telah Gunakan 3.027 Alat Rapid Test
Sekcam Kabun Lantik Pengurus IMKK Periode 2020-2022
Pemkab Inhil Siap Dukung Program Nasional MBG, Lokasi Lahan Pembangunan SPPG Telah Ditetapkan Indragiri Hilir
Pemko Tanjungpinang Serahkan Alat Transportasi Kebersihan di Pulau Penyengat
Banjir Rob Berpotensi Terjang Pesisir Bintan, Ini Imbauan BPBD
Dua Pasien Covid-19 di Riau Dinyatakan Sembuh Warga Bengkalis
Pemkab Inhil Raih Opini WTP Kedelapan Secara Berturut-turut dari BPK Perwakilan Riau
Rakor Gubernur se-Sumatera Dibuka oleh Kepala Bappenas RI di Kota Batam
Pj Bupati Inhil Hadiri RUPS LB Bank Riau Syariah di Pekanbaru
Untuk Sukseskan Pemilu Serentak 2024, Gubernur Ansar Tekankan Pentingnya Bela Negara
Wagubri Edi Natar: Jaga Kampung Bagian Dari Ketahanan Negara
Polri dan PGRI Lampura Teken MoU Penanganan dan Pengamanan Profesi Guru