• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Pemerintah
    • Pemda Indragiri Hilir
    • Pemda Indragiri Hulu
    • Pemda Bengkalis
    • Pemda Kampar
    • Seputar Lampung
    • Seputar Kepri
    • Pemda Provins Riau
    • Peristiwa
    • Olahraga
    • Pemda Kuansing
    • Pemda Pelalawan
    • Pemda Siak
    • Pemda Dumai
    • Pemda Rokan Hilir
    • Pemko Pekanbaru
    • Pemda Rokan Hulu
    • Indragiri Hulu
    • Kuansing
    • Pelalawan
    • Siak
    • Bengkalis
    • Rokan Hilir
    • Rokan Hulu
    • Pekanbaru
    • Kampar
    • Seputar Jabodetabek
    • Seputar Jawab Barat
    • Seputar NTT
    • Seputar NTB
    • Kalimatan Timur
    • Kalimatan Selatan
    • Jambi
    • Pemda Kepulauan Meranti
    • Bintan
  • Riau
    • Meranti
    • Kuansing
    • Inhil
    • Inhu
    • Rohil
    • Rohul
    • Dumai
    • Bengkalis
    • Siak
    • Pelalawan
    • Kampar
    • Pekanbaru
    • Indragiri Hilir
    • Dumai
  • Nasional
    • Seputar Aceh
    • Seputar Sumut
    • Seputar Kepri
  • Parlemen
    • DPRD Riau
    • DPRD Pekanbaru
    • DPRD Kampar
    • DPRD Pelalawan
    • DPRD Kuansing
    • DPRD Inhu
    • DPRD Inhil
    • DPRD Dumai
    • DPRD Rohil
    • DPRD Rohul
    • DPRD Siak
    • DPRD Bengkalis
    • DPRD Meranti
    • DPR RI
    • DPRD Kepri
    • DPRD Tanjungpinang
    • Galery
  • Politik
  • Hukrim
    • Seputar Jawa Barat
  • Peristiwa
    • Seputar Sumbar
  • Olahraga
  • More
    • Internasional
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • BUALBUAL VIDEO
    • Pariwisata
    • Lingkungan
    • Entertaiment
    • Agama
    • Sosial
    • Metropolis
    • Teknologi
    • Kulinier
    • Otomotif
    • Advetorial
    • Sejarah
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Disclaimer
  • Kontak
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
Polres Inhu Gelar Bakti Kesehatan dan Khitanan Massal Peringati Hari Bhayangkara ke-79
17 Juni 2025
Tragis, Siswa SD di Inhu Diduga Tewas Akibat Pengeroyokan
27 Mei 2025
Kapolres Inhu Hadiri Panen Padi di Polsek Kuala Cenaku: Wujud Nyata Program Ketahanan Pangan
24 Mei 2025
Ratusan Juta Rupiah: Aset Mak Gadi di Luar Daerah Disita Polres Inhu
23 Mei 2025
Audiensi Bupati Inhu dengan Menpora RI: Bahas Sinergi Program Kepemudaan dan Olahraga
22 Mei 2025

  • Home
  • Politik
  • Nasional

Gara-gara Pelatihan Online Rp 5,6 Triliun, Koalisi Parpol Jokowi Pecah 'Gerindra Curiga, NasDem Kritik, Golkar Pasang Badan'

Redaksi

Jumat, 01 Mei 2020 14:06:15 WIB Dibaca : 1108 Kali
Cetak


BUALBUAL.com - Pemerintah Jokowi-Ma’ruf membuat sejumlah terobosan guna membantu masyarakat terdampak virus Corona alias Covid-19. Salah satunya dengan pelatihan online Kartu Prakerja dengan nilai anggaran Rp 5,6 triliun.

Program di kartu Prakerja tersebut dipercaya bisa membantu para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kontrak (PHK) karena dampak penyebaran Corona. 5,6 juta warga akan diberi alokasi Rp 1 juta untuk pelatihan online.

Terdapat delapan platform digital yang terlibat dalam program tersebut, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker.

Namun program ini mendapat banyak kritik. Bermula dari keterlibatan ruangguru di dalamnya. Terlebih, CEO Ruangguru, Adamas Belva merupakan staf khusus milenial Presiden Jokowi. Setelah ramai, akhirnya Belva memutuskan mundur dari Istana.

Program ini juga membuat parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf pecah kongsi. Kritik bahkan datang dari PDIP, partai pengusa, tempat Jokowi bernaung. PDIP meminta KPK ikut terlibat mengawasi. Tender 8 start up menjadi salah satu kecurigaan ada kongkalingkong dalam program tersebut.

"Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, Pak Ketua, oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya, tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi," kata Politikus PDIP Arteria Dahlan saat rapat Komisi III DPR dengan KPK, disiarkan secara online, Rabu (29/4).

Gerindra Ikut Curiga

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelaksanaan program kartu prakerja. Habiburokhman menduga ada penyelewengan dalam program tersebut.

"Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman di rapat yang sama.

Karena itu, kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Habiburokhman meminta mengawasi dugaan korupsi dalam vendor digital kartu prakerja. Habiburokhman mengatakan, perlu diawasi pengadaan jasa dalam bentuk pelatihan digital.

Dia menyoroti biaya mahal pelatihan hanya untuk membuat makanan pempek. Padahal, kata dia, hal tersebut dapat ditemukan gratis di platform lain.

"Saya bingung ada pelatihan bikin pempek pak Rp600ribu itu kan ada e-katalog kalau misalnya bapak usut pengadaan bapak usut," kata dia.

NasDem Kritik Prakerja

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni meminta KPK untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggarannya.

"Ini jumlah anggarannya besar sekali. Nggak main-main. Makanya KPK harus dengan tegas mengawasi penggunaan anggaran Kartu Prakerja. KPK harus memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya, dan jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi," ucap Sahroni dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Politisi NasDem ini KPK bisa mengawasi segala tahapan dalam Kartu Prakerja, mulai dari penunjukkan vendor penyedia layanan, hingga pencairan dananya nanti.

Dirinya pun menyarankan agar KPK bisa membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi program kartu Prakerja ini.

"Karenanya saya meminta KPK untuk membentuk tim khusus yang berfokus pada pengawasan atas anggaran sebesar Rp. 5,6 triliun tadi. Ini duit rakyat banyak sekali di sini, jadi pemerintah wajib menggunakannya dengan efektif, transparan serta akuntabel. KPK wajib mengawasi," ungkap Sahroni.

Golkar Pasang Badan

Politikus Partai Golkar Maman Abdurahman melihat, tak ada celah untuk korupsi dalam pelatihan online program kartu Prakerja. Terlebih lagi, dalam program itu tidak ada pengadaan barang dan jasa.

Ketua Bappilu Golkar itu menilai, program pelatihan online kartu prakerja juga tak bisa dimarkup. Dia justru meminta agar anak muda pegiat start up didukung penuh.

"Tidak ada Praktik pengadaan barang jadi apa yang mau dikorupsi Dimana mark up-nya? Bahkan ini peluang usaha baru bagi anak-anak muda pegiat usaha start up untuk bisa membuat Platform perusahaan yang sama," jelas Maman kepada wartawan, Kamis (30/4).

Dengan demikian, para anak muda bisa bersaing mendaftarkan karyanya melalui platform digital tersebut untuk menjadi lembaga pelatihan di Indonesia.

Maman juga menjelaskan, program kartu Prakerja sudah dipersiapkan jauh sebelum pandemi Covid-19. Awalnya akan direalisasikan dengan pola konvensional, namun dikarenakan ada kejadian Covid-19 akhirnya dimodifikasi sedikit yaitu dengan Sistem Virtual atau Online.

"Banyak yang salah sangka mengatakan ada dugaan korupsi di dana pelatihan Rp5,6 T tersebut, bagaimana cara korupsinya? Kan dana 1 juta pelatihan per orang untuk sebanyak kurang lebih 5,6 juta orang itu diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk seperti pulsa dimana kalau tidak dipakai ya tidak akan keluar," tambah Maman yang juga anggota Komisi VII DPR.


Sumber : Merdeka.com /  Editor : Ucu


Berita Lainnya

Jelang Debat, Cagubri Abdul Wahid Sempatkan Jadi Narashmber Rakerwil LDII Riau

Ribuan Masyarakat Kampar Hadiri Kampanye Paslon Abdul Wahid - Hariyanto di Air Tiris

PATEN, Pasangan Balon Walikota Edy Nasution-Dastriani Bibra telah Melengkapi Persyaratan

Sebelum Kampanye Dialogis di Rumbai Barat, Pasangan P4TEN Hadiri Undangan Silahturahmi dengan Paguyuban Masyarakat Tiongoa

Berdasarkan Rekap Form C1, Paslon Abdul Wahid-SF. Hariyanto Sebut Raih 44% Suara Pilgub Riau

Bantuan Tiga Desa Satu Ekskavator, Ferryandi Ingin Pertanian dan Perkebunan Maju

Rakercab ke-I Sekaligus Pelantikan Pengurus Repdem, BKN dan BBHAR Inhil

Lebih Dari Dua puluh Ribu Orang Antarkan Calon Bupati Ready Ke KPU Inhu

Erisman Yahya Resmi Dilantik Jadi Pj Bupati Inhil, Begini Pesan Pj Gubri SF Hariyanto

Ditanya Soal Indikator Mewujudjan Riau Emas, Jawaban Paslon Nawaitu Terkesan Ambigu

Idris Laena: Bengkalis Target Menang, Golkar Dukung Eet-Samda

Hadiri Kampanye di Duri, UAS Ajak Masyarakat Dukung Abdul Wahid Gubernur dan Kasmarni Bupati

Terkini +INDEKS

Tekan Risiko Kecelakaan Laut, Polairud Inhil Periksa Kapal dan Muatan di Pelabuhan

19 Juli 2025
Hotspot Karhutla di Riau Tembus 259 Titik, Cuaca Masih Cerah Berawan
19 Juli 2025
KKN Tematik Literasi UNRI, Jejak Kecil yang Mengubah Masa Depan Anak-Anak Desa
19 Juli 2025
KalaMusika 2025 Satukan Penyair Riau-Kepri, Usung Tema 'Surat-Surat kepada Bunda Alam'
19 Juli 2025
Fakta Baru Sidang Drop Out Mahasiswi Kedokteran, Kuasa Hukum Sebut Proses Etik Tak Dilalui
19 Juli 2025
Baznas Riau Tegaskan Komitmen Dukung Program Pemerintah Atasi Kemiskinan
19 Juli 2025
Hoaks Kebakaran Rumah Dinas Gubernur Riau Viral, Ini Penjelasan Resmi Pemprov
19 Juli 2025
UIN Suska Riau Lepas 4.627 Mahasiswa KKN Angkatan 49, Siap Mengabdi di 384 Desa
19 Juli 2025
Pemprov Riau Cairkan Rp25 Miliar Bonus Atlet PON 2024, Sisanya Tahun Depan
19 Juli 2025
Bupati H. Herman Hadiri Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi untuk Tekan Angka Zero Dose di Inhil
18 Juli 2025

TERPOPULER +INDEKS
  • 1 Baznas Riau Tegaskan Komitmen Dukung Program Pemerintah Atasi Kemiskinan
  • 2 Hoaks Kebakaran Rumah Dinas Gubernur Riau Viral, Ini Penjelasan Resmi Pemprov
  • 3 UIN Suska Riau Lepas 4.627 Mahasiswa KKN Angkatan 49, Siap Mengabdi di 384 Desa
  • 4 Pemprov Riau Cairkan Rp25 Miliar Bonus Atlet PON 2024, Sisanya Tahun Depan
  • 5 Bupati H. Herman Hadiri Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi untuk Tekan Angka Zero Dose di Inhil
  • 6 Peringati Hari Mangrove Sedunia 2025, Desa Belaras Barat Tanam 1.000 Pohon dan Luncurkan Pesantren Ekologi
  • 7 Fokus Perbaiki, Bukan Menyesali! Pj Sekda Riau Minta Warga Rawat Kawasan Mangrove
  • 8 Pemblokiran 16 Ribu Rekening BRK Syariah Jadi Sorotan, HIPMI Minta Evaluasi Pelayanan
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Bualbual.com ©2020 | All Rights Reserved By Delapan Media