Gara-gara Pelatihan Online Rp 5,6 Triliun, Koalisi Parpol Jokowi Pecah 'Gerindra Curiga, NasDem Kritik, Golkar Pasang Badan'

BUALBUAL.com - Pemerintah Jokowi-Ma’ruf membuat sejumlah terobosan guna membantu masyarakat terdampak virus Corona alias Covid-19. Salah satunya dengan pelatihan online Kartu Prakerja dengan nilai anggaran Rp 5,6 triliun.
Program di kartu Prakerja tersebut dipercaya bisa membantu para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kontrak (PHK) karena dampak penyebaran Corona. 5,6 juta warga akan diberi alokasi Rp 1 juta untuk pelatihan online.
Terdapat delapan platform digital yang terlibat dalam program tersebut, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker.
Namun program ini mendapat banyak kritik. Bermula dari keterlibatan ruangguru di dalamnya. Terlebih, CEO Ruangguru, Adamas Belva merupakan staf khusus milenial Presiden Jokowi. Setelah ramai, akhirnya Belva memutuskan mundur dari Istana.
Program ini juga membuat parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf pecah kongsi. Kritik bahkan datang dari PDIP, partai pengusa, tempat Jokowi bernaung. PDIP meminta KPK ikut terlibat mengawasi. Tender 8 start up menjadi salah satu kecurigaan ada kongkalingkong dalam program tersebut.
"Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, Pak Ketua, oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya, tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi," kata Politikus PDIP Arteria Dahlan saat rapat Komisi III DPR dengan KPK, disiarkan secara online, Rabu (29/4).
Gerindra Ikut Curiga
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelaksanaan program kartu prakerja. Habiburokhman menduga ada penyelewengan dalam program tersebut.
"Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman di rapat yang sama.
Karena itu, kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Habiburokhman meminta mengawasi dugaan korupsi dalam vendor digital kartu prakerja. Habiburokhman mengatakan, perlu diawasi pengadaan jasa dalam bentuk pelatihan digital.
Dia menyoroti biaya mahal pelatihan hanya untuk membuat makanan pempek. Padahal, kata dia, hal tersebut dapat ditemukan gratis di platform lain.
"Saya bingung ada pelatihan bikin pempek pak Rp600ribu itu kan ada e-katalog kalau misalnya bapak usut pengadaan bapak usut," kata dia.
NasDem Kritik Prakerja
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni meminta KPK untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggarannya.
"Ini jumlah anggarannya besar sekali. Nggak main-main. Makanya KPK harus dengan tegas mengawasi penggunaan anggaran Kartu Prakerja. KPK harus memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya, dan jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi," ucap Sahroni dalam keterangannya, Kamis (30/4).
Politisi NasDem ini KPK bisa mengawasi segala tahapan dalam Kartu Prakerja, mulai dari penunjukkan vendor penyedia layanan, hingga pencairan dananya nanti.
Dirinya pun menyarankan agar KPK bisa membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi program kartu Prakerja ini.
"Karenanya saya meminta KPK untuk membentuk tim khusus yang berfokus pada pengawasan atas anggaran sebesar Rp. 5,6 triliun tadi. Ini duit rakyat banyak sekali di sini, jadi pemerintah wajib menggunakannya dengan efektif, transparan serta akuntabel. KPK wajib mengawasi," ungkap Sahroni.
Golkar Pasang Badan
Politikus Partai Golkar Maman Abdurahman melihat, tak ada celah untuk korupsi dalam pelatihan online program kartu Prakerja. Terlebih lagi, dalam program itu tidak ada pengadaan barang dan jasa.
Ketua Bappilu Golkar itu menilai, program pelatihan online kartu prakerja juga tak bisa dimarkup. Dia justru meminta agar anak muda pegiat start up didukung penuh.
"Tidak ada Praktik pengadaan barang jadi apa yang mau dikorupsi Dimana mark up-nya? Bahkan ini peluang usaha baru bagi anak-anak muda pegiat usaha start up untuk bisa membuat Platform perusahaan yang sama," jelas Maman kepada wartawan, Kamis (30/4).
Dengan demikian, para anak muda bisa bersaing mendaftarkan karyanya melalui platform digital tersebut untuk menjadi lembaga pelatihan di Indonesia.
Maman juga menjelaskan, program kartu Prakerja sudah dipersiapkan jauh sebelum pandemi Covid-19. Awalnya akan direalisasikan dengan pola konvensional, namun dikarenakan ada kejadian Covid-19 akhirnya dimodifikasi sedikit yaitu dengan Sistem Virtual atau Online.
"Banyak yang salah sangka mengatakan ada dugaan korupsi di dana pelatihan Rp5,6 T tersebut, bagaimana cara korupsinya? Kan dana 1 juta pelatihan per orang untuk sebanyak kurang lebih 5,6 juta orang itu diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk seperti pulsa dimana kalau tidak dipakai ya tidak akan keluar," tambah Maman yang juga anggota Komisi VII DPR.
Berita Lainnya
Resmikan Posko Perjuangan, Iyeth Bustami Diserbu Emak-Emak
Aliansi Pemuda Peduli Pesisir Barat Harapkan Pilkada Kali Ini Tidak Ada Intimidasi
Pleno KPU Tetapkan Rezita Meylani Yopi - Junaidi Rachmat menang dalam Pilkada Inhu 2020
Tahniah! Ketua TIDAR PC Bengkalis, Ucapkan Selamat Atas Pelantikan PAC GERINDRA Se_Kab. Bengkalis.
Ketua DPW PKB Riau Kunjungi Posko Mabes, Sugianto: Ini Jadi Spirit dan Vitamin Bagi Kami
Reses Anggota DPRD Provinsi Riau Hj Septina Primawati Rusli, Serap Aspirasi Masyarakat Desa Lintas Utara Keritang
Kasmarni Nomor Urut 3 Blusukan di Pasar Pinggir, Sapa Para Pedagang
Andi Rachman Batalkan Pelantikan Pejabat Riau Demi Kepentingan Partai
PDIP Pastikan Pasangan Kade-Iyeth Berlayar di Pilkada Bengkalis
Mengukur dalamnya soliditas Partai koalisi Prabowo hadapi 2019
NasDem Masih Bahagia dan Tak Lepas dari Pemerintahan Jokowi
DPD BM PAN Inhil Berikan Dukungan Penuh Pasha "Ungu" Untuk Nahkodai DPP BM PAN