Eva Yuliana Sebut Kampar Wajib PSBB 'Sudah Zona Merah'

Anggota DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan Kabupaten Kampar, Eva Yuliana mendukung langkah Gubernur Riau yang akan menerapkan PSBB seluruh Riau.
Untuk di Kampar sendiri, kata Eva Yuliana merupakan hal yang sudah mesti dilakukan bahkan wajib dilakukan, mengingat Kampar sudah masuk zona merah.
"Wajib dan harus diterapkan PSBB di Kampar. Karena sudah zona merah. Apalagi tradisi orang Kampar, kalau bulan puasa yang merantau akan pulang kampung semua. Dan banyak orang Kampar yang menjadi pekerja di Malaysia. Kabarnya kan Malaysia daerah yang banyak kena Covid-19," kata Eva, Senin (11/5/2020).
Selanjutnya, jika diterapkan PSBB, Eva Yuliana meminta kepada Pemkab Kampar untuk pendataan penerima bantuan tepat sasaran. "Kita harapkan Pemda Kampar untuk mendatanya melalui RT/RW setempat. Jangan salah pilih, kasihan masyarakat yang membutuhkan nanti kalau salah sasaran," cakapnya lagi.
Ia juga mengatakan, akan melakukan komunikasi dengan anggota DPRD Kampar untuk melakukan pengawasan terhadap PSBB yang akan dilakukan.
Berita Lainnya
DPRD Inhil Gelar RDP Terkait Permasalahan FKM-Balista dengan PT THIP Pelangiran, Ini Hasilnya
Dua Kubu di DPRD Bengkalis, Sofyan”Siapa Sekarang Yang Berpihak ke Masyarakat”
Benar Gak Ya, Anggaran Dana Publikasi DPRD Lampura Tidak Merata ?
Bupati Dan Wakil Ketua DPRD Bengkalis Terima LHP Kinerja & LDTT Semester 2 Tahun 2019
Kader Minta DPP PAN Kocok Ulang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Bengkalis 'Aturan Partai Dikangkangi'
DPRD Sayangkan Proses Penunjukan Sekda Definitif Riau Lambat
Turun Ke Lokasi 'Abdul Wahid' Kaget, Miliki HGU 83 Ribu Hektar, PT THIP Hanya Berikan CSR Beasiswa Untuk 12 Orang
Anggota Komisi VII DPR RI H. Abdul Wahid Kunjungi Lokasi Semburan Gas di Pekanbaru
Reses di Kayangan Tengah (Duri), Septian Nugraha akrab Dengan Warga
Jadi Narsum di Radio, Anggota DPRD Riau Karmila Sari Beberkan Putus Kontrak Pemprov Dengan Lippo Karawaci
Tingkatkan Koneksi Antar Wilayah, Komisi II DRPD Meranti Sambangi Dishub Provinsi Riau
DPRD Sorot Banyak Mobil Dinas Pemprov Riau Tak Bayar Pajak