BUALBUAL.com - Perjalanan menuju ibu kota kecamatan merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat yang tinggal di 4 desa di Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau.

Bagaimana tidak, satu – satunya akses jalan menuju Ibu Kota Kecamatan Teluk Belengkong yang harus di lalui masyarakat dari 4 desa tersebut dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Sungguh miris melihat kondisi jalan rusak yang harus di lalui masyarakat di jalan yang juga penghubung antar kecamatan Teluk Belengkong ke Kecamatan Pelangiran tersebut.

Sebanyak 4 desa yang berlokasi di GHS 1 tersebut adalah Desa Beringin Mulya, Desa Tunggal Rahayu Jaya, Desa Indra Sari Jaya dan Desa Griya Mukti Jaya.

4 Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kateman yang saat ini bergabung ke Kecamatan Teluk Belengkong.

Menurut masyarakat setempat, selama di mekarkan sudah sekitar 20 tahun tidak ada perhatian atau perencanaan yang baik tentang jalan menuju ke ibu kota kecamatan.

“Jalan ini dibuka secara swadaya oleh masyarakat. Ini bukan tanah perusahaan dan satu – satuya akses jalan ke kecamatan bagi 4 desa ini,” ungkap Biwi Suwito, tokoh masyarakat Desa Beringin Mulya, Senin (27/7).

Menurutnya, seluruh aktifitas masyarakat mulai dari membawa hasil kebun, sekolah dan lainnya harus melewati jalan ini untuk menuju ke Ibukota Kecamatan Teluk Belengkong.

Namun masyarakat harus memeliki perjuangan ekstra untuk melewati jalan yang becek dan berlumpur layaknya jalan offroad, apalagi ketika hujan mengguyur.

Tidak hanya jalan yang rusak, penerangan pun tidak tersedia di malam hari sehingga membuat banyak masyarakat urung melewati jalan di malam hari.

“Masyarakat lebih memilih tidak kemana – kemana jika tidak urgen atau ada yang sakit. Dan jika ada rujukan orang sakit tidak ada yang puskesmas Teluk Belengkong, tapi banyak ke Pelangiran,” jelas Biwi.

Meskipun jarak ke Kecamatan Pelangiran lebih jauh dari jarak desa Ke Ibukota Kecamatan Teluk Belengkong, namun akses jalan ke Kecamatan sebelah lebih bagus dan sudah di semenisasi.

“Panjang jalan yang rusak ini dari desa saya ke Ibukota kecamatan sekitar 5 kilo. Kalau ke Ibukota Pelangiran sekitar 15 kilo, tapi jalan bagus sudah semenisasi,” ucap Biwi.

Untuk pergi ke Ibukota Kecamatan Teluk Belengkok, masyarakat lebih memilih menggunakan speed boat atau pompong dari pada menggunakan jalur darat.

Dengan kondisi akses yang sulit dan geografis yang terpisah dengan sungai, dikatakan biwi, membuat banyak masyarakat yang ingin bergabung ke Kecamatan Pelangiran.

“Geografis ke Pelangiran satu daratan sekaligus jalannya cukup bagus untuk menuju ke ibukota Kecamatan Pelangiran di banding ke Teluk Belengkong,” imbuh Biwi.

Mewakili masyarakat, Biwi berharap perhatian pemerintah kepada masyarakat yang berada di 4 desa ini, apalagi aktifitas sehari – hari masyarakat sangat bergantung dengan jalan tersebut.

“Setiap Musrenbang di Kecamatan selalu mengusulkan supaya jalan di bangun, tapi sampai hari ini belum ada respon,” keluh Biwi.

Lebih lanjut Camat Teluk Belengkong, Suparno menjelaskan, sebagian besar jalan rusak dari 4 desa tersebut menuju Ibukota Kecamatan Teluk Belengkong tersebut melewati di Desa Gembaran.

Menurutnya, pihak Desa Gembaran telah mulai mengangsur pembangunan jalan tersebut dengan menggunakan dana desa sesuai kemampuan, namun tetap harus ada dukungan dari Pemerintah dan pihak lainnya untuk membangun hingga sampai ke ibukota Kecamatan Teluk Belengkong.

“Kalau kegiatan dari Gembaran menuju 4 desa itu terus dia membangun karena tahun ini ada covid dia berhenti. Sekitar dua kiloanlah dari Gembaran tu ke dalam (4 Desa). Jalannya banyak masuk desa kembaran, memang harus lewat situ satu - satu nya untuk ke Ibukota Kecamatan Belengkong,” ucapnya.

Suparno menambahkan, pihak kecamatan pun telah mengusulkan pembangunan jalan ini ke pihak kabupaten untuk mempercepat pembangunan.

“Sudah usulannya itu, pokoknya setiap tahun usul itu, kalau kilonya total puluhan kilo lah yang panjang jalannya. Dari desa saja belum cukup untuk membangun. Iya sudah usulkan, pokoknya setiap ada kegiatan musrenbang kabupaten itu selalu lah terus di follow up,” pungkas Suparno. (*)