BUALBUAL.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi (Rakor) membahas proyek Waduk Serbaguna Lompatan Harimau yang berada di Desa Koto Rokan Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), berlangsung di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Senin (24/8/20).

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar memimpin langsung jalannya Rakor yang diikuti Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Syahrial, Ketua DPRD Provinsi Riau Dapil Rohul, Kelmi berserta rombongan, Tokoh Masyarakat serta Aliansi Masyarakat Cipang.

Proyek Waduk Serbaguna Lompatan Harimau merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di Indonesia itu mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Pasalnya, masyarakat protes disebabkan akan terkena dampak negatif dari pembangunan waduk sampai membuat mereka harus meninggalkan desa yang sejak lama ditempatinya.

Adapun desa yang terkena dampak pembangunan proyek ini yakni Desa Rokan Koto Ruang, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kanan dan Desa Tibawan.

Menanggapi hal itu, Gubri meminta Kepala BWSS III Syahrial selaku penanggung jawab proyek agar menghentikan pembangunan proyek karena hampir seluruh masyarakat menyatakan sikap menolak.

"Kita tentu tidak ingin ada konflik antara pemerintah dengan masyarakat," ujarnya.

"Tidak mungkin kita melanjutkan pekerjaan pembangunan proyek ditengah masyarakat sedangkan masyararakat tidak setuju," lanjutnya.

Masih kata Gubri, meskipun Pemerintah ingin menjadikan Waduk Lompatan Harimau sebagai salah satu tempat wisata di sana, namun masyarakat tetap tidak bisa menerima dikarenakan akan membuat mereka pergi dari desa.

Selain pembangunan Waduk Serba Guna Lompatan Harimau, ia melihat masih banyak potensi lain di Rohul yang bisa dijadikan tempat wisata sebagai sumber pemasukan ekonomi.

Kepala BWSS III Syahril menuturkan, selain memiliki dampak negatif bagi masyarakat sekitar, proyek yang ingin dibangunnya juga mempunyai banyak manfaat diantaranya sebagai pembangkit listrik, tempat wisata, sumber air minum, irigasi dan lainnya sumber ekonomi lainnya.

Namun, mendengar arahan Gubri dan melihat penolakan masyarakat ia juga mengambil sikap untuk tidak melanjutkan proyek pembangunan Waduk Serba Guna Lompatan Harimau di Rohul. 

Turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau Taufiq OH, Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau Emri Juli Harnis, dan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Elly Wardhani.