Massa Ngotot Minta DPRD Tolak UU Cipta Kerja, Politisi Gerindra Riau Hardianto: Ombus Law Bukan Perda Tapi Domainnya DPR RI
BUALBUAL.com - Ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Riau tidak terima karena pimpinan dan anggota DPRD Riau yang menjumpai mereka enggan menyatakan bahwa DPRD Riau menolak UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI pada Senin 5 Oktober lalu.
Pimpinan DPRD Riau Hardianto dan koleganya yakni Agung Nugroho dan Ade Hartati akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam DPRD Riau karena situasi yang mulai kembali ricuh.
"Pimpinan DPRD ini kolektif kolegial, saya tidak bisa membuat pernyataan mengatasnamakan lembaga kalau tidak dibahas bersama, minimal dalam rapat bersama pimpinan fraksi. Kami pimpinan fraksi sudah sepakat kita akan membahas secara komprehensif dan meneruskan aspirasi ini. Cuma ketika adik-adik mahasiswa tidak bisa menerima itu, kita tidak bisa memaksakan," kata Politisi Gerindra Riau Hardianto, Kamis (8/10/2020).
Hardianto menjelaskan, bahwa setiap aspirasi yang masuk, tetap diterima dan diteruskan.
"Ini bukan Perda yang domainnya DPRD Riau, ini domainnya DPR RI dan Pemerintah Pusat. Yang bisa dilakukan adalah memberi masukan. Selama penolakan Omnibus Law selalu kita sampaikan secara tertulis ke pusat," cakapnya lagi.
Pantauan di lapangan, sempat terjadi kericuhan beberapa kali bahkan lebih parah dari sebelumnya. Info yang dirangkum beberapa dari massa ada yang terluka.
Saat ini, polisi sedang berusaha untuk membubarkan massa. Massa dituntun untuk kembali ke rumah masing-masing.
Berita Lainnya
Anggota DPRD Bintan, Tarmizi Dukung Langkah Pemda Buka Pintu Masuk Wisatawan Asing Melalui Travel Bubble
DPP Golkar Tunjuk Elda Suhanura Sebagai Ketua DPRD Inhu
DPRD Rohul Gelar Rapat Paripurna dalam Rangka HUT ke 23 Kabupaten Rokan Hulu
Anggota DPRD Inhil 'Asmadi' Pinta Pemda Segera Lakukan Lelang Proyek Pembangunan Jalan Mandah - Sembuang
Anggota DPRD Apresiasi Langkah Polda Berantas Judi Online di Kepri
DPRD Bengkalis: Harus Ada Pemerataan Perencanaan Pembangunan di Kawasan Kecamatan dan Desa
KPK Tahan Dua Mantan Anggota DPRD Sumut
Paripurna Penyampaian LKPJ 2020 Pemkab Tubaba serta Perkuat Komitmen Guna 2021-2022
Terkait Investasi Bodong, Ketua Komisi I DPRD Inhu Angkat Bicara
Eva Yuliana Sebut Kampar Wajib PSBB 'Sudah Zona Merah'
Ketua DPRD Riau Septina Primawati Kasih Lampu Hijau Maju Pilgubri 2018
DPRD Riau Sampaikan Aspirasi Buruh Terkait Omnibus Law ke Baleg DPR RI