BUALBUAL.com - Sebagai orang yang menjadi Wakil Rakyat di Pemerintah Pusat, H. Abdul Wahid Anggota DPR RI dapil Riau II dengan tegas  menolak terkait rencana pelarangan ekspor kelapa bulat oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, yang dinilainya sangat merugikan masyarakat. 

Abdul Wahid menyatakan dengan tegas menolak wacana larangan ekspor kelapa bulat, sebagai orang yang mengerti akan kondisi petani kelapa di Daerah Abdul Wahid mengerti betul situasi perekonomian masyarakat petani kelapa, Setelah beberapa tahun harga kelapa rendah sekarang petani sedang menikmati harga tinggi karena permintaan ekspor yang tinggi, pemerintah malam mengusulkan larangan Ekspor.

"Kalau dilarang maka harga akan kembali jatuh di bawah biaya produksi yaitu biaya panen, pengantaran dan kupas. Petani kelapa akan jauh dari sejahtera, dan dalam masa pandemi COVID-19 akan banyak penambahan kemiskinan di pedesaan," katanya.

Abdul Wahid menyatakan ekspor kelapa bulat ke beberapa negara Asia dan Timur Tengah tidak pernah mengurangi kecukupan bahan baku baik rumah tangga maupun industri dalam negeri. Hal itu bisa dibuktikan dengan melihat ketersediaan kelapa di pasar lokal yang tidak pernah mengalami kekurangan.

“Kalau ekspor dilarang siapa yang bisa menjamin kelapa petani akan ditampung oleh industri dengan harga yang ditawarkan eksportir," katanya.

Abdul Wahid menambahkan, Boleh saja pemerintah membuat peraturan larangan Ekspor kelapa, namun pemerintah harus terlebih dahulu menyiapkan dulu standar harga kelapa bulat seperti halnya yang diperlakukan pada komoditi kelapa sawit," jelasnya.