BUALBUAL.com - Keberadaan desa tidak dapat dilepaskan dari agenda pembangunan nasional. Pasalnya, desa memiliki potensi sumber daya yang selama ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun, hingga kini potensi desa masih belum bisa optimal pengelolaannya. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya basis data yang dimiliki untuk dijadikan acuan pembangunan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan program pembangunan di segala lini kehidupan akan menjadi tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan transparan apabila dilakukan dengan menggunakan basis data yang akurat dari hasil riset. Dengan demikian, program tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara ideologis, etis dan ilmiah.

“Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat pemerintah daerah,” ujar Risma – panggilan akrab Tri Rismaharini saat menerima Data Desa Presisi di Kantor Desa Pantaibakti, Kecamatan Muaragembong, Jumat (22/01).

Menurut Risma, Data Desa Presisi memiliki tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data ini diambil, divalidasi dan diverifikasi oleh pemerintah desa, perangkat desa, masyarakat desa dibantu oleh pihak luar desa, yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas IPB.

“Data Desa Presisi ini merupakan inovasi yang kedepannya akan mengakhiri polemik data,” tuturnya.

Risma menambahkan dengan adanya Data Desa Presisi, maka diharapkan tidak akan ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran. Informasi mengenai jumlah keluarga, jumlah penduduk dan sejenisnya akan benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan. “Memang tak bisa dipungkiri data merupakan kewenangan dari pusat, tapi ada ruang inovasi yang perlu kita hasilkan,” ucapnya.

Kegiatan penyerahan data desa presisi itu, juga turut dihadiri Kepala LPPM IPB Eman Rustiadi, Ketua Tim Data Presisi Sofyan Sjaf, Rektor IPB Prof. Arif Satria, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Wakapolres Metro Bekasi, Rickson PM. Situmorang, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Endin Samsudin, Camat Muaragembong Lukman Hakim serta Kepala Desa dan aparatur pemerintah Desa Pantai Bakti.