BUALBUAL.com - Bupati indragiri hilir (inhil) HM.wardan mengikuti diskusi terkait masalah sampah untuk energi listrik yang di gelar oleh komisi pembrantasan korupsi (KPK) melalui zoom meeting dari ruangan multi media diskominfo pers inhil,selasa(23/03/2021).

Hadir secara virtual dalam diskusi,direktur monitoring KPK agung yudha wibowo,Andriah Feby Misna, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan bupati/walikota se-sumatera.

Turut mendampingi bupati,sekretaris daerah (sekda) H.afrizal,serta beberapa pejabat eselon dilingkungan pemkab inhil.

Dalam sambutanya direktur monitoring KPK agung yudha wibowo mengatakan Sebagai upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mengatasi permasalahan sampah di beberapa kota besar, telah diterbitkan Perpres 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Namun implementasi Waste to Electricity  sampai dengan saat ini masih menemui kendala.

Lebih lanjut agung yudha wibowo menyampaikan Komisi pembrantasan Korupsi (KPK) dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Perpres tersebut tidak cukup operasional dan memiliki kelemahan karena model bisnis yang diatur tidak sustainable serta terbatasnya kemampuan APBD dan APBN."KPK merekomendasikan agar implementasi pengolahan sampah ini,pemda berkoordinasi dengan PT. PLN (Persero) untuk melakukan implementasi cofiring",tutup dir monitoring KPK. (Adv/Diskominfoinhil)