Dituding Membuat Bazar Ilegal, Ayu Sitorus Angkat Bicara
Prioritaskan Jalan, Musrenbang Selayar 2027 Digelar Efisien
Disbun Bengkalis dan Kementan Teken SPK, Pekebun Sawit Bakal Dapat 15 Milyar
BUALBUAL.Com - Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Dana Dukungan Manajemen dalam Rangka Penyaluran Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2022.
Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan di hotel Salak Heritage Bogor pada hari Rabu, 20 April 2022. Penandatangan SPK dilakukan antara Sekretaris Tim Sekretariat PKSP Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Mula Putera, SE, M.Sc dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Dinas Perkebunan, Mohammad Azmir S.Hut.T, M.Sc
Dengan kesepakatan tersebut, maka pekebun sawit di Negeri Junjungan mendapatkan kesempatan untuk meremajakan kebun kelapa sawit yang tidak produktif seluas 500 hektar di tahun 2022 dengan biaya peremajaan sebesar 30 juta per hektar. Atau dengan kata lain pekebun kelapa sawit memperoleh kesempatan untuk mendapatkan bantuan peremajaan kelapa sawit sebesar 15 Milyar.
Untuk mendapatkan bantuan peremajaan tersebut, pekebun kelapa sawit harus memenuhi syarat dan kriteria sebagai berikut:
1. Pekebun harus tergabung dalam kelompok tani (poktan)/gapoktan/koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya dengan persyaratan :
Pengajuan lahan maksimal 4 hektar/pekebun. Beranggotakan minimal 20 pekebun, atau
Memiliki sekurang-kurangnya 50 hektar kebun per poktan/gapoktan/koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 km.
2. Kriteria tanaman telah melewati umur 25 tahun, produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/Ha/tahun pada umur paling sedikit 7 tahun, dan/atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul.
3. Legalitas lahan dengan ketentuan tidak berada di dalam kawasan hutan dan/atau lahan HGU.
Mohammad Azmir yang juga Ketua Tim PKSP Kabupaten Bengkalis ini mengungkapkan komoditas kelapa sawit dinilai penting karena mempunyai nilai ekonomi nasional.
"Kelapa sawit saat ini merupakan salah satu komoditas yang diunggulkan dalam sektor perkebunan, karena memiliki nilai ekonomis dan harga jualnya cukup tinggi. Hal ini tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Azmir.
Lanjut Azmir, program ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perkebunan memberikan dukungan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis di sub sektor perkebunan kelapa sawit.
"Tentu dengan adanya kabar gembira ini, masyarakat Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab Bengkalis dalam mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat" ucap Azmir.
Azmir berharap kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP) dari Ditjenbun Kementan RI melalui dana BPDP-KS ini dapat berjalan lancar dan memperoleh dukungan dari masyarakat khususnya pekebun kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis.
"Semoga pertumbuhan serta kualitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Bengkalis bermarwah maju dan sejahtera," harapnya.

Berita Lainnya
Pemko Tanjungpinang Akui Sudah Berikan Bantuan Untuk Korban Banjir, Yata: Cuma Selimut 5 Lembar
38 Calon Anggota KI Riau Lulus Administrasi, Siap Ikuti Tes Potensi Besok
Wagub Kepri: Semoga Dapat Meringankan Beban Ibu-ibu
HM Wardan Perintahkan Segera Tangani Jalan Longsor di Pekan Tua
DPC GAMKI Inhu Minta Disperindag Inhu Awasi Ketersediaan Bahan Pokok Selama Bulan Suci Ramadhan
Gubernur Ajak Warga Pariaman di Kepri Bersatu dan Berpartisipasi dalam Pembangunan
Februari Musim Kemarau, Kepala BPBD: Karhutla Sudah Terjadi di 4 Daerah di Riau
Bupati HM Wardan Harap STIKES Husada Gemilang Tembilahan Terus Berkembang
Pemdes Tambusai Batang Dui, Gelar Pelatihan Tata Rias
Paripurna Pembahasan RAPBD Perubahan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023
Alasan Gubernur Kepri Batal Jadi Narasumber di Metro TV
Bupati Lampura Hadiri Upacara Hari Kesadaran Nasional