BUALBUAL.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) RI Abdullah Azwar Anas mengawali kunjungan kerjanya ke Kepulauan Riau dengan memberikan pengarahan kepada Forkopimda Kepri, Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Kepri, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang di Mega Ballroom CK Hotel & Convention Center Tanjungpinang, Rabu (26/10).

Turut mendampingi Menteri Azwar Anas, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Diah Natalisa, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jufri Rahman, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan,dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPANRB Aba Subagja

Hadir dalam pengarahan tersebut Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad diwakili Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, jajaran Forkompimda Se-Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota Tanjungpinang Rahma, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Plt. Sekdakab Bintan Roni Kartika, Para Bupati se-Kepri yang diwakili, Para Kepala OPD dan Eselon III di lingkungan Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang, serta para Kabag Organisasi Kabupaten Kota se-Kepri.

Sebelumnya kedatangan Menteri Azwar Anas dan rombongan disambut langsung oleh Gubernur Ansar di VIP Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Seperti biasanya, kedatangan tamu istimewa di Kepri disambut dengan pemasangan tanjak oleh Gubernur Ansar kepada Menteri Azwar Anas.

Menteri Azwar Anas dalam arahannya mengambil tema "Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Berdampak". Pada kesempatan pertama Menteri Azwar Anas menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo mengenai Reformasi Birokrasi. Ada 3 garis besar arahan Presiden Jokowi meliputi birokrasi yang berdampak dirasakan langsung oleh masyarakat, kemudian reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan terakhir birokrasi yang lincah dan cepat.

Ketiga arahan Presiden Jokowi tersebut menurut Menteri Azwar Anas telah diterjemahkan ke dalam 7 program prioritas KemenPANRB meliputi Pemangkasan Proses Bisnis Layanan Kepegawaian, Berdampak pada Jutaan ASN, Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik, pada 4 Kluster Prioritas, kemudian Transformasi Profesionalisme ASN Berbasis Digital (Meliputi Penyederhanaan Birokrasi & Jabatan Fungsional) dan Penataan Tenaga Non-ASN (Honorer).

"Lalu Akselerasi Pembentukan Mal Pelayanan Publik/MPP & MPP Digital di Seluruh Indonesia, Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Percepatan Penyusunan Kebijakan Kelembagaan, Tata Kelola, dan ASN Menuju IKN Nusantara & DOB Papua dan terakhir Transformasi Sistem Pendidikan ASN Mendukung Percepatan Reformasi Birokrasi Tematik," papar Menteri Azwar Anas.

Kemudian Menteri Azwar Anas menjelaskan penerapan reformasi birokrasi (RB) tematik dengan menerjemahkan arahan Presiden Jokowi meliputi RB Pengentasan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden, dan RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

"Kemudian RB Tematik bertujuan mempercepat manfaat program pembangunan, dengan keharusan berkontribusi langsung ke program prioritas Presiden, serta mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat. Dengan fokus pengentasan kemiskinan, memudahkan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan tematik Prioritas Presiden," jelasnya.

Sementara itu Sekdaprov Kepri Adi Prihantara yang membacakan sambutan Gubernur Ansar menyampaikan harapannya dengan kunjungan kerja MenPANRB ke Kepri dapat menjadi triger dan awal yang baik bagi daerah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Kami menyakini bahwa reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang harus dilaksanakan untuk menjamin terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Pemerintahan yang baik dan bersih adalah syarat utama pembangunan, semakin baik tata kelola pemerintahan maka semakin cepat pula pembangunan akan terlaksana," ungkap Sekda Adi.

Gubernur Ansar melalui Sekda Adi juga berharap dengan pengarahan-pengarahan yang diberikan Menteri Azwar Anas serta dengan adanya momentum penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Para Bupati se-Provinsi Kepulauan Riau akan berdampak baik pada akselerasi terwujudnya birokrasi yang bersih, simpel, fleksibel.

"Dan dengan didukung proses tata kelola yang cepat serta SDM Aparatur yang berkualitas akan menghasilkan pelayanan publik yang prima," tutupnya.

Memang di akhir acara dilaksanakan penandatanganan komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Para Bupati se-Provinsi Kepulauan Riau, dimana Kota Batam telah lebih dulu memiliki MPP dan Kota Tanjungpinang akan segera diresmikan MPP nya oleh Menteri Azwar Anas usai acara pengarahan ini. MPP Tanjungpinang akan menjadi MPP ke 75 di Indonesia.