BUALBUAL.com - Dua pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dituntut pidana penjara dalam perkara korupsi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2025. Perkara tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,477 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Yundri, yang menjabat Bendahara Pengeluaran, dengan pidana penjara selama 3 tahun. Sementara Muhammad Akil, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembayaran TPP guru PPPK, dituntut 1 tahun 6 bulan penjara.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Cristy Meilin SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Rabu (11/11/2026).

Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain pidana penjara, Yundri dituntut membayar denda Rp50 juta. Jika tidak dibayarkan, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.

Yundri juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara lebih dari Rp600 juta. Apabila tidak dibayarkan, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Sementara Muhammad Akil dituntut membayar denda Rp50 juta dengan ketentuan pengganti berupa kurungan selama 90 hari. Ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp194 juta. Jika tidak dipenuhi, diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Atas tuntutan tersebut, kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan atau pledoi. Majelis hakim yang diketuai Arief Boediono SH MH kemudian menunda persidangan hingga Senin (16/11/2026).

TPP Dua Bulan Diduga Tidak Dibayarkan

Kasus ini bermula dari pengelolaan anggaran APBD 2025 oleh Disdikbud Rohil untuk pembayaran TPP bagi 2.138 guru PPPK jenjang SD dan SMP. Setiap guru seharusnya menerima tunjangan sebesar Rp500 ribu per bulan.

Namun, TPP untuk November dan Desember 2025 tidak pernah diterima para guru, meskipun anggaran tersebut telah dicairkan.

Dalam perkara ini, kedua terdakwa disebut menggunakan dana yang telah dicairkan untuk menutupi kegiatan lain dan kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Rohil, kerugian keuangan negara mencapai Rp1.477.204.125.

Akil disebut menikmati uang lebih dari Rp957 juta, sedangkan Yundri menikmati lebih dari Rp600 juta.

Dalam perkembangan perkara, Akil telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp763 juta kepada Kejari Rohil. Sementara Yundri disebut belum mengembalikan uang tersebut kepada penyidik.

Sumber: RiauAktual.com