PEKANBARU (BUALBUAL.com) - Pernyataan kontroversial Bupati Kepulauan Meranti, M Adil, yang ditujukan ke Kementerian Keuangan, dinilai harus didengar serius oleh Menkeu Sri Mulyani.

Politisi Demokrat yang juga merupakan Anggota DPRD Riau, Kelmi Amri, mengatakan bahwa statement Bupati Meranti M Adil memang keras, apalagi di lontarkan dalam forum rapat resmi. Namun menurutnya apa yang disampaikan M Adil sebenarnya juga menjadi suara banyak masyarakat di Riau. Hanya saja, tidak ada yang berani se-vulgar itu menyampaikannya, terlebih para kepala daerah.

"Terlepas statement itu menjadi kontroversial apa yang disampaikan saudara M Adil jangan dianggap enteng," kata Kelmi, Senin (12/12/2022).

Jadi, sambung Ketua DPC Demokrat Rohul ini, nasib yang dirasakan 12 kabupaten Kota di Riau sama dengan apa yang disampaikan bupati Kepulauan Meranti. Cuma tak ada yang berani bersuara selantang itu.

"Hal yang wajar hari ini kepala daerah di Riau menjerit karena DBH Migas ini. Pekanbaru, Kuansing, Meranti, Rokan Hulu dan beberapa kabupaten kota lain, hari ini sangat menderita secara keuangan. Dimana kepala daerah tak mampu wujudkan visi dan misinya karena keterbatasan keuangan, antara belanja wajib dan modal tak seimbang," cakapnya lagi.

Ia meminta pemerintah pusat juga harus introspeksi diri. Harus dibuka secara terang dan saatnya Riau mendapatkan perhatian lebih dari pusat.

“Ukur saja sesuai nurani soal pembagian DBH ini, kalau perlu revisi UU-nya atau jadikan Riau Otsus seperti Papua dan Aceh. Jangan dikira kepala daerah lain tak berontak dalam batinnya. M Adil berani lantang meski kurang pas untuk didengar, ungkapan  ini adalah kekecewaan daerah otonom yang terwakili oleh M Adil," cakap Kelmi.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat segera merespon hal ini. "Bila tidak, ini akan disambut rakyat Riau dengan respon yang berbeda-beda," tukasnya.