BUALBUAL.com - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menghadiri sekaligus mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta di Ruang Rapat Sekda, Lantai 3, Kantor Gubernur, Dompak, Senin (26/12). Rapat tersebut diikuti oleh kepala daerah seluruh Indonesia.

Rapat koordinasi kali ini fokus membahas bagaimana penerapan dan pengendalian inflasi di daerah, guna melihat progres dari masing-masing daerah dalam mencegah kenaikan inflasi dan kendala-kendala yang dihadapi di daerah.

Hingga tanggal 26 Desember 2022, pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5.26 persen, hal ini membuat Mendagri Tito meminta secara langsung Sekdaprov Adi untuk memaparkan bagaimana best practice dan langkah-langkah yang dilakukan di daerah dalam menekan kenaikan angka inflasi.

"Kita ketahui di penghujung tahun 2022, yang juga bersempena dengan Hari Raya Umat Kristiani (Natal), inflasi rawan untuk terjadi peningkatan di daerah, dampak perang Ukraina-Rusia yang belum usai juga menjadi hal yang harus kita perhatikan secara khusus, dalam situasi seperti ini Provinsi Kepulauan Riau mampu mengendalikan inflasinya sebesar 5.26 persen per tanggal 26 Desember 2022," imbuh Mendagri Tito.

Menanggapi permintaan Mendagri Tito untuk memaparkan best practice Kepri. Sekdaprov Adi menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kepri dalam menekan inflasi. Menurutnya Kepri melakukan langkah yaitu mendengar arahan dan melaksanakan implementasinya di lapangan.

Sekda Adi melaporkan bahwa, dalam pengendalian inflasi di Kepri. Pertama, kata Adi, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melakukan Rakor bersama seluruh Kepala Daerah dan menjadi komitmen bersama dalam penanganan masalah inflasi. Kedua, menjalankan kolaborasi dengan seluruh stakeholder di lapangan, yaitu distributor, bulog, satgas pangan, dan semua yang terkait dengan inflasi bergerak bersama-sama menekan laju inflasi.

Sekdaprov Adi juga menerangkan kendala yang dihadapi Provinsi Kepri dalam menekan inflasi ialah proses distribusi bahan pangan ka pulau-pulau serta bagaimana penanganannya. Karena kondisi cuaca, jarak dan sebagainya.

"Kendala inflasi di Provinsi Kepri yaitu distribusi bahan pangan karena keberadaan letak daerah di pulau-pulau yang sangat berpengaruh terhadap gelombang dan cuaca, untuk itu sebelum terjadinya cuaca buruk, Pemprov Kepri telah melakukan pemenuhan stok bahan pangan di daerah tersebut, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dan laju inflasi dapat terkendali," terang Sekdaprov Adi.

Selanjutnya Sekdaprov Adi menerangkan langkah-langkah Gubernur Ansar dalam mengendalikan inflasi, berikut kebijakan yang dilakukan Gubernur Ansar.

"Jangka pendek yaitu operasi pasar. Dimana dinas terkait khususnya Disperindag terus memantau setiap hari harga-harga di lapangan dan jika terjadi kenaikan langsung kita intervensi. Jangka menengah  Kerjasama antar daerah dan saat ini sudah ada 10 daerah yang telah berkerja sama dengan Pemprov Kepri dan memanfaatkan dari Kementerian Perhubungan terkait dengan tol laut. Jangka Panjang Penanaman terkait volatile food yang mendorong adanya inflasi, khususnya penyebab inflasi tertinggi yaitu bawang merah dan cabai," pungkas Sekdaprov Adi.

Terakhir, Sekdaprov Adi juga mengapresiasi Badan Pangan Nasional dan Kementerian Perhubungan atas kebijakan yang membantu Provinsi Kepri dalam pemenuhan dan pendistribusian bahan pangan ke Kepri.

"Apresiasi kepada Bahan Pangan Nasional karena memberikan bantuan komoditas bahan pangan kepada kepri khususnya penyebab inflasi tertinggi yaitu cabe dan bawang merah, dan juga kepada kementerian perhubungan dalam penerapan tol laut," tutupnya.