BUALBUAL.com - Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir ke DPR RI. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi dikabarkan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Jumlah pengusul pun meningkat dari sebelumnya sekitar 25 anggota.

"Sudah disampaikan ke pimpinan, 50-an anggota, enam fraksi," kata Mardani, Senin (10/11/2026).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima usulan tersebut. Pimpinan DPR selanjutnya akan membahas tindak lanjutnya setelah masa sidang dibuka, termasuk mekanisme yang harus ditempuh.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden atau wakil presiden, maupun kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat sekurang-kurangnya harus didukung 25 anggota DPR. Sementara itu, untuk menjadi keputusan resmi lembaga, usulan tersebut harus memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR.

Perkembangan ini menambah dinamika politik nasional di tengah polemik terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi perhatian sejumlah anggota parlemen.