BUALBUAL.com - Anggota DPRD Provinsi Kepri dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjungbalai Karimun H. Raja Bakhtiar, S.Ag mengajak seluruh masyarakat Kepri untuk menjaga kondusifitas daerah yang selama ini sudan berjalan dengan sangat baik di seluruh kabupaten dan kota. Terlebih di Kabupaten Karimun yang bermottokan Negeri Berazam.

“Saya duduk di DPRD Kepri dari Dapil Karimun. Masyarakat Karimun terkenal guyup, rukun dan kehidupan sosial masyarakatnya juga sangat bagus. Toleransi dan moderasi antar umat beragama, antar suku dan antar etnis juga terjaga dengan baik selama ini,” kata Raja Bakhtiar, Minggu (26/2).

Statemen politikus Golkar yang dikenal sangat agamis ini terlontar ketika seorang wartawan menyodorkan pertanyaan kepadanya terkait komposisi sebaran APBD Kepri di 2023 kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Kepri. Dimana komposisi sebaran dari APBD senilai Rp800 miliar terbagi untuk Kota Batam sebesar Rp236 miliar, untuk Kota Tanjungpinang Rp186 miliar, Karimun Rp102 miliar, kemudian menyusul Natuna Rp86516 miliar, Bintan 73,913 miliar, Anambas 72,157 miliar dan Lingga Rp 43,210 miliar.

Melihat sebaran tersebut, Raja Bakhtiar menegaskan jika sebaran itu Sudah cukup proporsional dan dibagi secara profesional.

“APBD Kepri sebesar Rp4,111 triliun itu relatif sangat kecil, apalagi untuk membiayai Provinsi Kepri yang merupakan Provinsi Kepulauan. Bagaimanapun juga dari APBD Kepri yang masih kecil ini, kita tetap alokasikan anggaran untuk seluruh kabupaten dan kota sesuai proyeksi pertahunnya. Kita pelan-pelan menutupi kesenjangan dan berusaha memeratakan pembangunan, sehingga tidak terlihat terlalu timpang antara daerah yang satu dengan yang lain,” kata Raja Bakhtiar.

Kalaupun setiap tahunnya pembagian sebaran APBD di kabupaten dan kota ada yang mendapat porsi lebih besar dan sebaliknya, kata Raja Bakhtiar, hal tersebut bukan berarti Pemerintah Provinsi Kepri menganaktirikan sebuah daerah tertentu.

“Saya tegaskan tidak ada anak tiri atau anak kandung, semuanya diberi perhatian yang sama. Pemerintah Provinsi Kepri dalam membahas APBD itu bersama DPRD, dan di DPRD itu ada perwakilan dari seluruh Kabupaten dan Kota. Termasuk saya dari Dapil Karimun,” kata Bakhtiar.

Jika dilihat dari sebaran APBD Kepri pada tahun 2022 lalu, untuk Kota Tanjungpinang sebesar Rp302, 533 miliar. Hal tersebut, menurut Bakhtiar masih dianggap wajar karena Tanjungpinang memang harus dibenahi sebagai ibukota Provinsi Kepri. Setelah Tanjungpinang menyusul Kota Batam dengan sebaran APBD di 2022 sebesar Rp235,790 miliar, kemudian Karimun Rp105,950 miliar, Bintan Rp78,196 miliar, Lingga Rp65,517 miliar, Natuna, Rp 55, 762 miliar dan Anambas Rp 38, 545 miliar.

Tanpa mendeskreditkan siapapun, Bakhtiar kembali menegaskan jika Kepri sudah berjalan kondusif. Bakhtiar minta jangan ada pihak-pihak yang berstatement, yang justru statemennya itu bernada provokatif dan bisa merusak kondusifitas antar daerah.

“Kita juga menghimbau agar wartawan tidak menulis sesuatu yang cenderung bisa memecahbelah antar daerah.   Mari kita jaga bersama-sama Kepri yang sudah kondusif ini. Jika bukan kita yang menjaga Kepri ini, siapa lagi,” pinta Raja Bakhtiar lagi.

Walaupun APBD Kepri kecil, hanya Rp4,111 triliun dan sangat jauh dari kata cukup untuk membangun 7 kabupaten dan kota yang ada. Namun Raja Bakhtiar mengapresiasi apa yang dilakukan Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad selama dua tahun ini. Dimana untuk mencukupi APBD yang kecil, Gubernur juga getol menjolok dana pusat guna menutupi kekurangan anggaran yang ada.

“Termasuk Gubernur menjolok anggaran ke Pemerintah Pusat untuk menggesa percepatan perpanjangan Bandara Karimun dan beberapa proyek lainnya yang ada di Karimun,” tegasnya.  

Pada tahun 2022 lalu, ujar Bakhtiar, Pemprov Kepri harus rajin mendatangi berbagai Kementerian di Pemerintah Pusat untuk mencari dana yang bersumber dari APBN guna membangun Kepri. Dan hasilnya di  tahun 2023, pemerintah pusat mengalokasikan APBN hingga sebesar Rp15,93 triliun untuk Provinsi Kepulauan Riau atau meningkat sebesar 11,19 persen  dibandingkan alokasi tahun 2022 yang hanya sebesar Rp14,30 triliun. Alokasi sebesar Rp15,93 triliun untuk Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp7,97 triliun dan dana transfer sebesar Rp7,95 triliun, sehingga masing-masing menempati porsi alokasi 50 persen.

Pembangunan infrastruktur pun mulai terlihat. Hal ini dibuktikan dari berbagai proyek strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022. Diantaranya pembangunan Jalan di Natuna, Amanitas, Karimun, Lingga, pembangunan Ponton HDPE di Natuna, Lingga & Bintan , pembangunan ponton di Sedanau, Tanjung Buton dan Tambelan, pembangunan lanjutan Jembatan Marok Tua di Lingga,dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serasan Natuna.

“Kita harus menyadari bahwa Kota Tanjungpinang adalah ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Dan jujur, baru sekarang inilah Kota Tanjungpinang mendapat perhatian lebih agar bisa menunjukkan eksistensinya sebagai Ibukota Provinsi Kepri,” kata Bakhtiar.

Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepri telah dipermak wajahnya oleh Pemprov Kepri untuk menunjukkan kewibawaan Tanjungpinang. Pemerintah Provinsi Kepri melakukan berbagai pengerjaan infrastruktur di Bumi Segantang Lada tersebut,yaitu pembangunan flyover Basuki Rahmat Dompak Tanjungpinang, pembangunan Median Jalan Bandara RHF Tanjungpinang, pembangunan Integrasi Pelantar 1 dan Pelantar 2  Tanjungpinang, penataan Jalan Merdeka dan Kota Tua, pembangunan Etalase Dekranasda, pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu, pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Tanjungpinang, penataan Jalan Kawasan Ibukota Tanjungpinang di Dompak, dan pembangunan Gedung PGRI Provinsi Kepri.