Pelaku Usaha di Kecamatan Keritang Terima Sertifikat Halal

BUALBUAL.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bersama Lembaga Lajnah Pengembangan Dakwah MUDI (LPDM) Perwakilan Area Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyerahkan Sertifikat Halal kepada UMKM di Desa Pengalihan Keritang, Kecamatan Keritang, Sabtu.
“Alhamdulillah hari ini kami telah menyerahkan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang telah mengajukan sertifikasi melalui Pendamping Lembaga LPDM,” ujar Pendamping Halal Lembaga LPDM Perwakilan Area Inhil, Apriansyah.
Dia mengatakan bahwa ada sebanyak sembilan sertifikat halal yang telah diserahkan kepada pelaku usaha di Desa Pengalihan Keritang.
“Kami berupaya agar semua pelaku usaha di Inhil untuk mendapatkan sertifikat halal,” tuturnya.
Sementara itu Ketua Kadin Inhil, Edy Indra Kesuma sangat mengapresiasi para pelaku usaha yang telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.
Dia juga mendorong para pelaku usaha di Inhil untuk melakukan sertifikasi halal. Karena, pendaftaran sertifikasi halal ini gratis.
“Hal ini bertujuan agar produknya bisa dipasarkan keluar bahkan juga bisa menaikan omset pendapatan bagi pelaku usaha,” beber Ketua Kadin Inhil, Edy Indra Kesuma.
Berita Lainnya
DPMPTSP Inhil Gelar Uji Petik Pengawasan Kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Launching, Okejek Siap Melayani Masyarakat Tembilahan
Ketua Kadin Bawa Calon Investor ke Inhil, Edy: Kami Berharap Nasional Export Bisa Berinvestasi
Edy Indra Kesuma Jadi Calon Tunggal di Pemilihan Ketua Kadin Inhil
5 Hari Lakukan Gorong-gorong, Akhirnya Muara Way Biha Bisa Dilalui Perahu Nelayan
DPMPTSP Inhil Terima Kunjungan Kerja Tim Ombudsman RI Provinsi Riau
Ibu-ibu Seteba Gelar Perlombaan Merangkai Bunga, Ketua Masjid: Ini Perlu Perhatian Pemerintah
Hadirkan Rumah Bersubsidi di Tembilahan, BRI dan Gralge Teken MoU
DPMPTSP Kabupaten Inhil Akan Lakukan Pembaruan Aplikasi SIMPATI
Hafizha Sebut Kerupuk Ikan Bintan Sudah Saatnya Menuju Pasar Digital
LSM Getuk Kepri Minta Dinas ESDM Transparan dalam Pengambilan Dana Pasca Tambang
Data Penerima Harus Tepat, Edyanus: 'Lucu' Pemerintah Buat Dapur Umum