Kisruh Harga Beras, PDIP: Pemerintah Jangan Selalu Salahkan Elnino
BUALBUAL.com - Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta mengkritik habis-habisan kebijakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi yang tidak prihatin terhadap mahalnya harga beras di pasaran. BUMN seharusnya lebih prihatin melihat kondisi lapangan yang amburadul.
"Kejadian semacam ini sudah dua kali terjadi, dulu saat kelangkaan minyak goreng dan sekarang situasinya persoalan kelangkaan beras,” ujar Parta di Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Politisi PDIP itu mendesak Mendag dan Bulog untuk mengevaluasi soal ketahanan pangan, bukan hanya soal tata kelola sembako dan perberasan.
“Ini masalahnya, soal kebutuhan makan rakyat yang harus segera dipenuhi. Nah, selanjutnya masalah beras itu datang dari mana terserah saja dan itu lain persoalan,” ujarnya.
Kebijakan yang paling mudah, kata Parta, sapaan akrabnya adalah dengan membuka kran impor. Langkah ini memang lebih mudah ketimbang harus memperbaiki 30% infrastruktur saluran irigasi yang rusak.
“Pun begitu, impor lebih mudah ketimbang harus membantu mensubsidi pupuk petani. Jadi ini langkah yang gampang banget untuk para mafia pangan mendapatkan komisi dan keuntungan,” terangnya lagi.
Legislator asal Pulau Dewata ini kembali menekankan masalah kedaulatan dan kemandirian pangan. Karena bumi pertiwi ini sangat subur, apa saja yang ditanam bisa tumbuh. Pun begitu dengan iklim Indonesia yang sangat bagus, ditambah sinar matahari serta curah hujan yang cukup.
“Tapi anehnya, kenapa selalu menyalahkan Elnino dan itu terus berulang ulang. Dengan kata lain, menyalahkan alam adalah perbuatan yang paling mudah, anak SD pun bisa,” ucapnya dengan rasa kesal.
Tak hanya itu, Parta juga menyemprot Dirut Bulog, Bayu Krisnamurthi yang baru menjabat. Karena itu harus segera bergerak memperbaiki tata kelola pangan.
“Jangan membuat justifikasi, karena hanya baru menjabat 3 bulan. Intinya, Bulog harus berani membeli gabah petani,” pintanya.
Parta minta Bulog jangan berkelit lagi bahwa Bulog tidak bisa membeli gabah petani dengan alasan mahal. Harusnya aturan mainnya yang harus diubah.
“Jadi sepanjang Bulog tidak menyerap beras petani, maka situasi ketidakstabilan akan terus terjadi. Pasalnya, masalah beras ini hampir 80% diserahkan kepada swasta. Jadi kalau mau tertib dan stabil ya gak masuk akal,” imbuhnya.
Berita Lainnya
Tanngal 6 - 7 Desember, KPU Pesisir Barat Pengiriman Logistik ketingkat PPK Harus Selesai
Bertekat Ingin Bangun Desa, Kamar Wahid SH Ikut Maju di Pilkades Serentak 2021
Usai Dilantik, Bupati dan Wakil Bupat Rohil Kunjungi Kantor PKB Riau
Kampanye Dialogis di Desa Api - Api, Iyeth Bustami Tersedu Kenang Masa Kecil
Cabup Bengkalis NO.3 Kasmarni , Kampanye Dialogis Dukung Penuh Usaha UMKM
Datang ke Penuba, H. Nurdin Basirun Disambut Masyarakat dan Tokoh
Ini Alasan Legislator Partai Demokrat Tak Akan Hadiri Pelantikan Trump
RIDWAN HISJAM: Memantapkan Gerakan 234 Akan di Ikuti 30% Pemilih Rakyat Indonesia Pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
Jumpa Haris Azhar, KNPI Riau Perkuat Semangat Menghantam Koruptor
Kasmarni Minta Kepada Relawan dan Tim Tetap Mengedepankan Persatuan
DPAC dan DPRt PKB Enok Dilantik, Fathurrahman Diusung Caleg Dapil 5
Berkomitmen Berantas Korupsi, Sri Barat 'Iyeth Bustami' Final Maju di Pilkada Bengkalis