BUALBUAL.com - Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta mengkritik habis-habisan kebijakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi yang tidak prihatin terhadap mahalnya harga beras di pasaran. BUMN seharusnya lebih prihatin melihat kondisi lapangan yang amburadul.

"Kejadian semacam ini sudah dua kali terjadi, dulu saat kelangkaan minyak goreng dan sekarang situasinya persoalan kelangkaan beras,” ujar Parta di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Politisi PDIP itu mendesak Mendag dan Bulog untuk mengevaluasi soal ketahanan pangan, bukan hanya soal tata kelola sembako dan perberasan.

“Ini masalahnya, soal kebutuhan makan rakyat yang harus segera dipenuhi. Nah, selanjutnya masalah beras itu datang dari mana terserah saja dan itu lain persoalan,” ujarnya.

Kebijakan yang paling mudah, kata Parta, sapaan akrabnya adalah dengan membuka kran impor. Langkah ini memang lebih mudah ketimbang harus memperbaiki 30% infrastruktur saluran irigasi yang rusak.

“Pun begitu, impor lebih mudah ketimbang harus membantu mensubsidi pupuk petani. Jadi ini langkah yang gampang banget untuk para mafia pangan mendapatkan komisi dan keuntungan,” terangnya lagi.

Legislator asal Pulau Dewata ini kembali menekankan masalah kedaulatan dan kemandirian pangan. Karena bumi pertiwi ini sangat subur, apa saja yang ditanam bisa tumbuh. Pun begitu dengan iklim Indonesia yang sangat bagus, ditambah sinar matahari serta curah hujan yang cukup.

“Tapi anehnya, kenapa selalu menyalahkan Elnino dan itu terus berulang ulang. Dengan kata lain, menyalahkan alam adalah perbuatan yang paling mudah, anak SD pun bisa,” ucapnya dengan rasa kesal.

Tak hanya itu, Parta juga menyemprot Dirut Bulog, Bayu Krisnamurthi yang baru menjabat. Karena itu harus segera bergerak memperbaiki tata kelola pangan.

“Jangan membuat justifikasi, karena hanya baru menjabat 3 bulan. Intinya, Bulog harus berani membeli gabah petani,” pintanya.

Parta minta Bulog jangan berkelit lagi bahwa Bulog tidak bisa membeli gabah petani dengan alasan mahal. Harusnya aturan mainnya yang harus diubah.

“Jadi sepanjang Bulog tidak menyerap beras petani, maka situasi ketidakstabilan akan terus terjadi. Pasalnya, masalah beras ini hampir 80% diserahkan kepada swasta. Jadi kalau mau tertib dan stabil ya gak masuk akal,” imbuhnya.