BUALBUAL.com - Sebanyak lima pasangan calon (paslon) di lima daerah di Riau telah mengajukan gugatan perselisihan hasil pilkada (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, tiga paslon dari daerah di Riau, seperti Rokan Hilir (Rohil), Kuantan Singingi (Kuansing), dan Kampar, sudah mengajukan gugatan serupa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi MK (mkri.id), gugatan bertambah dengan adanya dua daerah baru, yakni Siak dan Rokan Hulu (Rohul). 

Pada Jumat (6/12/2024), gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Siak Tahun 2024 diajukan oleh pemohon Alfedri-Husni Merza pada pukul 13.58 WIB. 

Sementara itu, gugatan untuk Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, dengan pemohon Kelmi Amri-Asparaini, diajukan pada Kamis (5/12/2024) pukul 18.11 WIB.

Yang menarik, dari lima gugatan tersebut, pasangan calon Pilkada Rokan Hulu (Rohul), Kelmi Amri-Asparaini, memilih Eva Nora, seorang pengacara yang juga merupakan kader dan pengurus partai Golkar, sebagai kuasa hukum mereka. Eva Nora dikenal sebagai pengacara yang sering menangani persoalan hukum, termasuk sengketa di MK, atas nama partainya.

Anggota KPU Riau, Abdul Rahman, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu surat resmi dari MK terkait hal ini. Sementara itu, Nugroho Noto Susanto, juga Anggota KPU Riau, menyatakan bahwa jika MK menerima gugatan tersebut, pihaknya dan jajaran Kabupaten harus siap menghadapi proses selanjutnya.

"Kami wajib siap. Karena posisi KPU adalah sebagai termohon. Saat ini, kami fokus pada rekap hasil Pilgub 2024, setelah itu baru akan fokus pada tahapan perselisihan hasil pilkada 2024," ujarnya.