BUALBUAL.com - Tidak mudah bagi sebuah daerah ketika harus berhadapan dengan kenyataan bahwa APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) terus mengalami penurunan. 

Sementara kebutuhan pembangunan menuntut jawaban, guna mendorong percepatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Tak heran, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berencana melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 200 Miliar. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) RI H Mafirion angkat bicara menanggapi wacana tersebut. 

Menurutnya, pinjaman dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) bisa menjadi pilihan bagi daerah yang mengalami penurunan APBD, terutama untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Tetapi hal ini, kata H Mafirion, bukan selalu menjadi keputusan terbaik. Ini tergantung pada beberapa faktor seperti kapasitas fiskal daerah, prioritas pembangunan, risiko fiskal, dan dampak jangka panjang terhadap keuangan daerah. 

"Apakah Inhil punya kapasitas fiskal yang baik? Ini pertanyaannya. Tapi sekali lagi, soal pinjam meminjam daerah itu tentu menjadi wewenang kepala daerah dan DPRD," terang Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat dihubungi wartawan, Minggu (30/11/2025). 

H Mafirion juga mengingatkan bahwa opsi pinjaman daerah ke PT SMI  sebagai opsi terakhir bukan yang pertama. Sehingga daerah dalam jangka panjang tidak bermasalah. 

"Tapi, soal ini tergantung kepada kepala daerah, jika hal itu bisa membantu percepatan pembangunan infrastruktur yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdampak langsung bagi pendapatan daerah,"tegasnya. 

Kemudian ia memberikan pandangan kapan pinjaman ke PT SMI Bisa Menjadi Pilihan yang Baik? 

1. Jika proyek sangat strategis

• Misalnya proyek yang meningkatkan pendapatan daerah: air minum, jalan tol daerah, pariwisata, pelabuhan, rumah sakit, atau energi daerah.

• Artinya ada return on investment (ROI), bukan hanya pembangunan yang konsumtif.

2. Jika daerah memiliki kemampuan membayar kembali

• Rasio utang daerah masih di bawah batas aman (sesuai Permendagri tentang rasio Kapasitas Fiskal).

• Pendapatan asli daerah (PAD) stabil atau meningkat.

3. Jika pinjaman digunakan untuk percepatan pembangunan

• Kadang menunggu APBD pulih bisa butuh 

5–10 tahun, sementara kebutuhan mendesak.

4. Jika skema pinjaman menguntungkan

• PT SMI sering memberikan skema lunak: grace period 1–3 tahun, tenor panjang, bunga lebih rendah dibanding bank umum.

Kemudian, apa resiko dan kondisi apa daerah tersebut tidak disarankan untuk meminjam.

1. Jika pinjaman hanya untuk menutup defisit atau proyek non-produktif

• Contoh: gedung kantor baru, taman kota, tugu, renovasi estetika.

• Ini tidak menghasilkan pendapatan kembali → berisiko membebani APBD masa depan.

2. Jika PAD daerah kecil dan tidak stabil

• Daerah dengan struktur ekonomi lemah (ketergantungan pada transfer pusat).

• Bisa memicu fiscal stress 5–10 tahun ke depan.

3. Jika beban belanja pegawai sudah terlalu besar

• Sulit menambah cicilan tanpa memangkas sektor publik.

4. Jika daerah belum punya kajian kelayakan (feasibility study)

• Salah hitung dapat membuat proyek mangkrak tapi cicilan tetap berjalan.