BUALBUAL.com - Sejumlah akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil resmi membentuk Kabinet Bayangan Masyarakat Sipil sebagai wadah pengawasan sekaligus penyusun alternatif kebijakan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menegaskan bahwa pembentukan kabinet tersebut bukan untuk menjadi pemerintahan tandingan, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam memperkuat fungsi checks and balances di tengah minimnya oposisi formal di parlemen.

"Tujuan kami bukan menjadi pemerintahan tandingan, melainkan memberikan pembanding kebijakan yang berbasis data, kajian, dan kepentingan publik," ujar Feri dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).

Menurutnya, hampir seluruh kekuatan politik kini berada dalam koalisi pemerintahan sehingga ruang pengawasan terhadap kebijakan eksekutif semakin terbatas. Karena itu, masyarakat sipil dinilai perlu menghadirkan mekanisme pengawasan yang independen.

Feri juga memastikan Kabinet Bayangan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik mana pun. Seluruh proses pembentukannya dilakukan secara sukarela (pro bono), sementara kebutuhan operasional saat ini dibiayai melalui patungan internal tanpa dukungan dana dari korporasi maupun pihak asing.

Ke depan, pendanaan direncanakan dibuka melalui mekanisme crowdfunding agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap menteri bayangan akan menjadi counterpart langsung bagi menteri di Kabinet Merah Putih. Dengan konsep man-to-man marking, mereka akan mengkaji, mengevaluasi, serta memberikan rekomendasi terhadap setiap kebijakan pemerintah sesuai bidang kementerian masing-masing.

Proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan verifikasi panel independen yang terdiri atas Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.

Para kandidat dipilih berdasarkan enam kriteria utama, yakni memiliki integritas, kompetensi dan rekam jejak yang baik, berusia di bawah 50 tahun, berani bersikap kritis, berpihak kepada kepentingan rakyat, serta tidak memiliki afiliasi dengan partai politik.

Dari 15 menteri yang terpilih, sekitar 40 persen merupakan perempuan.

Susunan Kabinet Bayangan Masyarakat Sipil

• Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari
• Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman
• Menteri Luar Negeri: Shofwan Al-Banna Choiruzzad
• Menteri Pertahanan: Curie Maharani
• Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati
• Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona
• Menteri Perekonomian: Media Wahyudi Askar
• Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara
• Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik
• Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul Haeri
• Menteri Riset, Teknologi, dan Digital: Nenden Sekar Arum
• Menteri Kesehatan: Irma Hidayana
• Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati
• Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah
• Sekretaris Kabinet: Ahmad Julil Qur'ani Farid

Para penggagas berharap kehadiran Kabinet Bayangan dapat memperkaya diskursus kebijakan publik di Indonesia. Berbagai kajian dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.